Kemenkeu Siap Terbitkan Panda Bond pada Awal Juli 2026

Kementerian Keuangan Bersiap menerbitkan surat utang global berdenominasi Yuan bernama Panda Bond di China pada awal Juli 2026. Langkah strategis ini dilakukan setelah pemerintah menggelar kegiatan Non-Deal Roadshow guna menjaring belasan investor institusi di Negeri Tirai Bambu tersebut. Rencana debut instrumen pembiayaan baru ini dilansir dari Bloomberg Technoz pada Kamis (25/6/2026) malam.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (Dirjen SPSK) Kementerian Keuangan Herman Saheruddin memastikan bahwa jadwal penerbitan masih berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan. "Insya Allah, [terbit juga masih sesuai jadwal]. Jadi it will be oke [Juli], seperti yang disampaikan oleh Pak Minto," kata Herman Saheruddin, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan.

Herman menjelaskan lebih lanjut mengenai tingginya antusiasme pasar dalam kegiatan roadshow pertengahan Juni lalu. Sebanyak 15 investor institusi besar terkonfirmasi hadir, bahkan beberapa underwriter telah memesan porsi surat utang tersebut terlebih dahulu.

"Paling tidak dari underwriternya mereka dengan confidence mereka ambil porsi yang mereka boleh beli, mereka beli sendiri. Sisanya kan harus dijual keluar," ujar Herman Saheruddin, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Pihak Kemenkeu menganggap komitmen awal dari para penjamin emisi ini sebagai indikator positif. Hal tersebut memperkuat sinyal bahwa ketertarikan pasar global terhadap instrumen utang Indonesia berada di level yang tinggi.

"Jadi itu suatu sign diantara other sign pada saat kita ketemu dengan investor-investor lain itu. Selain yang di underwriter bahwa minatnya cukup tinggi gitu," tutur Herman Saheruddin, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Koordinasi tingkat tinggi juga telah dilakukan demi kelancaran proses administrasi di pasar keuangan China. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tercatat telah melakukan pertemuan langsung dengan Gubernur bank sentral China (People's Bank of China/PBoC) Pan Gongsheng.

"Kemarin kita sudah ketemu dengan PBoC, karena kan perizinannya harus masuk juga ke PBoC ya. Pak Menteri (Purbaya) sudah ketemu dengan gubernur PBoC, beliau berkomitmen, oke kita bersedia untuk membantu, kita bisa cepat-cepat. Tapi kan tetap administrasi harus kita lakukan ya," jelas Herman Saheruddin, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, kepastian mengenai jendela pasar terbaik untuk mengeksekusi penerbitan ini juga sempat diungkapkan oleh pejabat kementerian terkait lainnya. Perkiraan waktu peluncuran terus dimatangkan berdasarkan respons dari para calon investor. "Akhir Juni atau awal Juli di sekitaran itu.

Lihat respon market dulu," tutur Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Langkah penambahan portofolio utang luar negeri ini diniatkan untuk memperluas basis pembiayaan negara. Menteri Keuangan menegaskan pada Jumat (18/6/2026) di Beijing bahwa instrumen ini meminimalkan ketergantungan pada satu mata uang tertentu.

"Kita ingin diversifikasi sumber pendanaan pembangunan, sehingga tidak dipengaruhi oleh satu sumber mata uang saja. Ini juga sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan. Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang dinilai tetap kokoh menghadapi gejolak global.

Berbagai kendala yang menjadi perhatian para pemodal juga dipastikan sedang dalam penanganan intensif. "Fundamental ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Beberapa isu yang menjadi perhatian investor sudah direspons dan sedang diperbaiki oleh pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang semakin baik," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah menyatakan tetap membuka peluang kerja sama dengan berbagai blok ekonomi dunia secara berimbang tanpa berpihak pada pengaruh geopolitik tertentu. Penguatan kemitraan dilakukan secara paralel dengan negara-negara besar lainnya.

"Kita menerapkan prinsip non-alignment. Semakin banyak negara yang berinvestasi dan mendukung pembangunan Indonesia tentu semakin baik. China merupakan salah satu mitra penting, tetapi kita juga terus membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, Singapura, Eropa, dan negara-negara lainnya," imbuh Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.