Kemenkeu Tarik Saldo Anggaran Lebih di Perbankan Secara Bertahap

Kementerian Keuangan mulai menarik Saldo Anggaran Lebih yang ditempatkan di perbankan secara bertahap pada Rabu (24/6/2026). Langkah ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan dan belanja pemerintah nasional, dilansir dari Bloomberg Technoz.

Total dana Saldo Anggaran Lebih yang dimiliki pemerintah mencapai Rp420 triliun. Sebanyak Rp300 triliun ditempatkan di perbankan sejak September 2025, sementara sisanya Rp120 triliun ditempatkan di Bank Indonesia.

Pihak otoritas fiskal membenarkan pengambilan dana simpanan tersebut yang dilakukan secara bertahap.

“Iya sudah diambil secara bertahap,” kata Direktur Jenderal Perbendaharan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan berharap likuiditas Rp300 triliun di perbankan itu tidak ditarik dalam waktu dekat oleh pemerintah.

“Saya harapkan tidak [ditarik dalam waktu dekat] sih ya, saya harapkan tidak. Tetapi tentu ini akan tergantung kebutuhan anggaran pemerintah gitu kan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dian menyadari keputusan penarikan sepenuhnya bergantung pada kebutuhan anggaran dan akan ada masa penyesuaian.

“Nah tetapi intinya kalau saya lihat dengan karena ini merupakan suatu perubahan di tengah jalan, tentu akan ada masa transisi,” kata Dian.

Penarikan dana pemerintah ini dinilai berpotensi mengurangi tambahan likuiditas yang selama ini dinikmati oleh industri perbankan.

"Karena ekspektasi kita kan lebih dari itu, lebih dari itu 6 bulan ya. Harapannya selama lebih lama lebih bagus kan kalau untuk penambahan likuiditas,” kata Dian.

Dian juga menyebut penempatan dana yang lebih lama diperlukan agar penyaluran kredit investasi jangka panjang tetap efektif.

“Penyalurannya efektif karena kan kredit itu kan jarang kredit 1 tahun gitu kan apalagi investasi kan panjang. Nah kalau ini diniatkan untuk investasi kan harus sepanjang penempatan itu,” kata Dian.

OJK menegaskan dampak penarikan terhadap sektor perbankan masih dapat dikelola melalui berbagai instrumen likuiditas perbankan.

"Tapi saya melihat tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, tidak terlalu serius diimplikasi kepada perbankan." kata Dian.

Ke depan OJK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia melalui forum KSSK untuk memastikan transisi berjalan aman.