Kemenkeu Respons Positif Penegasan Peringkat Kredit Indonesia oleh S&P

Kementerian Keuangan merespons positif langkah lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek pada Senin (13/7/2026).

Keputusan lembaga internasional tersebut, seperti dilansir dari Detik Finance, dinilai menjadi bukti konkret bahwa ketahanan ekonomi nasional masih dipandang secara optimistis oleh publik global.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin menilai rilis tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara.

"Ya prinsipnya kan itu menunjukkan bahwa masyarakat internasional itu masih percaya dengan yang pertama ya, kita terus menjaga disiplin fiskal seperti yang dibilangkan oleh Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) dan sebagaimana arah Bapak Presiden (Prabowo Subianto) juga," ujar Herman Saheruddin, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu.

Menurut penjelasannya, daya tarik ekonomi domestik di mata global juga didorong oleh narasi pertumbuhan yang meyakinkan serta keberadaan motor penggerak ekonomi yang potensial.

"Yang kedua adalah masyarakat internasional itu masih percaya dengan bahwa Indonesia ini punya growth story gitu ya. Kita punya cerita pertumbuhan yang convincing gitu. Data-data kita walaupun di tengah gejolak yang seperti ini itu ternyata kita masih bisa resilient dan punya engine-engine pertumbuhan yang promising," jelas Herman Saheruddin, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu.

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan bahwa penurunan beberapa indikator ekonomi Indonesia di sektor fiskal maupun eksternal belakangan ini hanya berlangsung sementara.

"Pada 13 Juli 2026, S&P Global Ratings menegaskan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Outlook peringkat jangka panjang tetap stabil," tulis laporan S&P Global Ratings.

Lembaga pemeringkat tersebut mencatat adanya tekanan dari lonjakan harga energi, kenaikan suku bunga global, pelemahan nilai tukar rupiah, ketidakpastian kebijakan, hingga akumulasi utang. Namun, efisiensi belanja pemerintah dan membaiknya harga komoditas diproyeksikan mampu memulihkan kondisi fiskal nasional.