Kemenkes Fokuskan Edukasi Imunisasi Hadapi Penolakan Publik
Kementerian Kesehatan RI memfokuskan penguatan program edukasi imunisasi kepada masyarakat guna mengatasi penolakan terhadap program vaksinasi anak. Langkah ini diambil pemerintah di tengah kendala pemahaman publik yang masih minim mengenai manfaat pelindungan kesehatan tersebut.
Kebijakan tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Selasa (23/6/2026). Dilansir dari HaiBunda, kesiapan dari segi perencanaan, pengadaan, hingga jalur distribusi vaksin sebenarnya sudah matang, namun faktor pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan utama.
“Itu masalahnya terkait edukasi. Jadi kita pemerintah akan memfokuskan program edukasi mengenai imunisasi,” ungkap Budi.
Penolakan dari pihak internal keluarga teridentifikasi sebagai faktor terbesar anak-anak tidak mendapatkan vaksinasi berdasarkan hasil survei yang diterima pemerintah. Penolakan tersebut tidak hanya datang dari figur ibu, melainkan juga dari figur ayah dengan berbagai alasan tertentu.
“Alasan terbesar tidak mau imunisasi itu keluarga tidak mengizinkan. Kalau saya cek, itu bukan hanya ibu ternyata, bapak ternyata. Kita menemukan ayah-ayah yang tidak mengizinkan anaknya divaksinasi for whatever reason,” ungkap Budi.
Kekhawatiran mengenai efek samping pascavaksinasi, seperti timbulnya gejala demam atau sakit pada anak, turut membayangi para ibu. Selain itu, sekelompok keluarga tertentu masih menganggap tindakan medis preventif ini tidak memiliki urgensi yang penting.
“Ada juga tidak imunisasi karena si ibunya ini takut anaknya demam atau malah sakit, kemudian masih ada sekelompok keluarga yang merasa imunisasi itu tidak penting,” sambungnya.
Penolakan tersebut terjadi padahal imunisasi memiliki fungsi krusial untuk memproteksi anak dari ancaman penyakit menular maupun tidak menular. Menkes menegaskan bahwa dampak positif atau manfaat dari pemberian vaksin jauh lebih tinggi dibandingkan efek samping ringan yang berpotensi muncul.