Kemenhub Pastikan Operasional Kapal Perintis NTT Kembali Normal

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan operasional penyeberangan kapal perintis subsidi di Nusa Tenggara Timur telah kembali berjalan normal setelah sempat berhenti sementara. Penegasan tersebut sekaligus membantah kabar mengenai habisnya anggaran negara untuk pembiayaan moda transportasi publik tersebut.

Penghentian sementara layanan penyeberangan perintis di wilayah tersebut terjadi akibat keterlambatan penyelesaian proses lelang rute operasi. Dilansir dari Detik Finance, pemerintah kini telah menyiasati situasi keuangan yang ada agar layanan kepada masyarakat tidak terputus hingga akhir tahun anggaran selesai.

"Oh nggak, nggak habis. Jadi kita dengan kondisi anggaran kita menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti," tegas Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Dudy menambahkan bahwa kendala administratif di wilayah penyeberangan tersebut kini sudah berhasil diselesaikan sepenuhnya oleh pihak terkait.

"Memang waktu di NTT itu sempat tertunda pelaksanaan lelangnya, tapi hari ini sudah berjalan dan layanan juga sudah berjalan kembali," pungkas Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Guna mendukung kelancaran operasional moda transportasi penyeberangan tersebut, penambahan anggaran belanja telah disetujui oleh otoritas keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui anggaran belanja tambahan (ABT) untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp 2,3-2,4 triliun bagi sisa semester II tahun ini.

"Ya untuk sementara kalau mekanisme ABT kan hanya untuk tahun anggaran tahun berjalan, berarti di sisa semester II di tahun 2026 ini. Kurang lebih kalau saya tidak salah ya tadi di sekitar Rp 2,3 atau Rp 2,4 triliun," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Dari total anggaran tambahan tersebut, alokasi dana secara khusus juga disalurkan kepada badan usaha milik negara sektor pelayaran untuk mengatasi kebutuhan pendanaan penyeberangan kapal perintis.

"Tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp 139 micron untuk di ASDP. Dan kurang lebih Rp 70 miliar untuk yang di Pelni. Sehingga tadi langsung bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan, yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran, tim teknisnya untuk mendetilkan," pungkas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Sebelum adanya normalisasi ini, penghentian sementara operasional kapal perintis di sejumlah lintasan telah diberlakukan sejak awal bulan lalu atas instruksi dari regulator setempat. Pihak operator pelayaran di daerah tetap menjaga kesiapan armada kapal serta personel agar penugasan kembali dapat berjalan lancar.

"Namun, kami tetap menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, BPTD Kelas II NTT, serta pemerintah daerah guna memastikan kesiapan operasional apabila layanan kembali ditugaskan," ujar Ardhani Friandy, GM ASDP Cabang Kupang.

Pihak ASDP mengonfirmasi lintasan penyeberangan perintis di wilayah kerja Cabang Kupang dan Cabang Sape siap beroperasi kembali dengan menggunakan armada seperti KMP Ile Mandiri, KMP Uma Kalada, KMP Ile Ape, KMP Namparnos, KMP Komodo, dan KMP Cucut. Manajemen perusahaan pelayaran tersebut menyatakan kesiapan penuh pada seluruh aspek teknis dan penunjang guna memastikan kelancaran operasional sesuai dengan arahan serta regulasi yang berlaku.