Gelombang Kebangkrutan Bisnis Jepang Catat 1028 Perusahaan pada Juli 2026

Sebanyak 1.028 perusahaan di Jepang mengalami kebangkrutan sepanjang Juli 2026, meningkat 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Fenomena ini menandai bulan kedua berturut-turut angka penutupan usaha di Jepang melampaui 1.000 entitas akibat masalah krisis tenaga kerja, lonjakan biaya operasional, serta depresiasi mata uang yen.

Laporan riset Teikoku Databank Ltd dan Tokyo Shoko Research menunjukkan total kewajiban utang dari seluruh perusahaan yang gulung tikar tersebut membengkak hingga 236,3 miliar yen atau sekitar Rp26,42 triliun. Jumlah utang ini melonjak 41,4 persen secara tahunan.

Sektor jasa mencatat jumlah kasus terbanyak dengan 342 perusahaan bangkrut. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi mengalami lonjakan kebangkrutan hingga 62,5 persen, yang antara lain dipicu oleh ketatnya persaingan teknologi kecerdasan buatan (AI) terhadap perusahaan pembuat perangkat lunak.

Penyebab utama melonjaknya nilai utang nasional didorong oleh jatuhnya raksasa penyedia sistem penyelesaian pembayaran kartu kredit asal Osaka, Zentoshin. Perusahaan tersebut resmi mengajukan permohonan pailit pada Juli 2026 dengan menanggung beban kewajiban sebesar 115,16 miliar yen.

Dampak kebangkrutan Zentoshin berimbas luas pada kestabilan arus kas sektor ritel serta restoran kecil yang sangat bergantung pada layanan pencairan dana cepat milik perusahaan tersebut. Selain itu, pengembang aplikasi game animasi interaktif ODD No. Inc. yang berbasis di Tokyo juga memulai proses pailit dengan utang mencapai 10,7 miliar yen akibat tingginya biaya pengembangan yang tidak sebanding dengan pendapatan.

Di sisi lain, kelangkaan sumber daya manusia memicu rekor 63 kasus kebangkrutan pada Juli 2026. Sebanyak 36 kasus di antaranya disebabkan oleh beban biaya personel yang membengkak hingga dua kali lipat dibanding tahun lalu.

"Kenaikan gaji tidak dapat dihindari untuk mengamankan pekerja, tetapi perusahaan memperburuk arus kas mereka dengan menaikkan upah di luar kemampuan mereka ketika mereka tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup," kata seorang pejabat dari Teikoku Databank Ltd.

Tekanan inflasi dan pelemahan mata uang yen turut memperparah kondisi keuangan dengan mendorong 93 kasus kebangkrutan akibat tingginya harga bahan baku, yang menjadi rekor tertinggi sejak 2022. Mayoritas kegagalan bisnis atau hampir 80 persen dari total kasus didominasi oleh pelaku usaha berskala kecil dengan nilai utang di bawah 100 juta yen.

"Kami diperkirakan angka kebangkrutan akan tetap tinggi," kata peneliti Tokyo Shoko Research Hiroki Sakurai.