KCIC Melunasi Utang Frekuensi Radio Rp298 Miliar ke Telkomsel

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah menyelesaikan pembayaran tunggakan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk operasional Whoosh kepada PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dilansir dari Bloomberg Technoz pada Jumat (22/5/2026).

Pelunasan kewajiban keuangan ini menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tunggakan KCIC sebesar Rp298,7 miliar yang tercatat hingga akhir tahun 2024. Utang tersebut mencakup biaya jaringan pengganti dan kompensasi komersial tahun buku 2023 serta 2024.

Manajemen perusahaan memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian kewajiban finansial tersebut telah dituntaskan sepenuhnya pada periode tahun sebelumnya demi mendukung kelancaran transportasi publik makro tersebut.

"Kewajiban KCIC kepada Telkomsel untuk pembayaran kompensasi dan biaya jaringan pengganti frekuensi radio Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan pada tahun 2025," kata Eva Chairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC.

Langkah penyelesaian pembayaran ini diambil oleh manajemen guna menjaga stabilitas operasional kereta cepat serta memastikan pelayanan bagi para penumpang tidak mengalami hambatan komersial.

"Sekaligus memastikan operasional Whoosh tetap berjalan normal dan layanan kepada masyarakat tetap terjaga," kata Eva Chairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC.

Berdasarkan audit BPK bernomor 64/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/11/2025 tertanggal 21 November 2025, kendala pembayaran ini bermula dari hambatan arus kas internal KCIC sejak mengikat kontrak komersial pada 2023. Perjanjian penggunaan frekuensi radio division duplex ini berlaku hingga 14 Desember 2030 dengan beban kompensasi tahunan Rp878 miliar dan biaya pengganti jaringan Rp1,25 triliun.

Hingga akhir masa audit BPK, KCIC juga tercatat belum menyerahkan bank garansi senilai Rp80 miliar sebagai uang jaminan kerja sama frekuensi kepada Telkomsel akibat kondisi likuiditas perusahaan yang sedang mengalami pengetatan.

Di sisi lain, pembenahan tata kelola dan transparansi pelaporan keuangan perusahaan pelat merah kini sedang diperketat oleh pemerintah demi mengantisipasi potensi kerugian finansial negara yang lebih besar.

"Financial engineering tujuannya performance terlihat lebih baik. Karena investasi yang digelembungkan dan dibesar-besarkan. Rugi karena keteledoran dalam me-manage atau rugi karena fraud," kata Dony Oskaria, Kepala BP BUMN.

Pemerintah menyoroti penurunan nilai aset dan risiko gagal bayar pada sektor dana pensiun BUMN yang menjadi salah satu indikator utama dari lemahnya tata kelola manajerial sektor korporasi negara.

"Anda bisa bayangkan pada tahun ini saja impairment hampir Rp100 triliun akibat kesalahan tata kelola," kata Dony Oskaria, Kepala BP BUMN.

Oleh karena itu, penataan ulang struktur keuangan serta penyelesaian eksposur risiko menjadi prioritas utama penuntasan masalah pada tahun anggaran berjalan.

"Tahun ini saya harus menyelesaikan lagi potential default dan exposure kita dana pensiun kurang lebih Rp50 triliun," kata Dony Oskaria, Kepala BP BUMN.