Kardaya Warnika Menyoroti Masalah Investasi Hulu Migas Indonesia

Praktisi minyak dan gas Kardaya Warnika menyoroti kondisi industri perminyakan Indonesia yang dinilai sedang dalam fase sakit akibat kesalahan diagnosis pemerintah dalam melihat kebutuhan sektor hulu migas nasional, Kamis (21/05/2026).

Kondisi tersebut disampaikan dalam agenda Indonesian Petroleum Association (IPA) di ICE BSD, Tangerang, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

"Kita bicara minyak di Indonesia saat ini, terus terang, kalau kita dengar dari publik, perminyakan Indonesia ini sekarang sedang sakit. Sakitnya sudah lama, bahkan cukup lama," ungkap Kardaya dalam agenda IPA di ICE BSD, Tanggerang, Kamis (21/05/2026).

Mantan Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) periode 2005-2008 tersebut menjelaskan bahwa kegiatan di sektor hulu dilakukan oleh investor, sehingga pemerintah harus memahami keinginan para pelaku usaha tersebut.

"Industri migas kita yang upstream, itu yang melakukan kegiatan adalah investor, bukan pemerintah. Jadi, kita harus lihat, kita harus mengerti, apa itu yang dikendaki oleh investor, apa yang tidak dikendaki. Itu yang harus kita lakukan," jelasnya.

Menurut dia, berbagai upaya pemberian insentif yang dilakukan pemerintah sejauh ini belum berhasil mendongkrak performa sektor hulu migas.

"Diobatin, tambah sakit. Dikasih obat lagi, pakai insentif, tambah sakit. Produksi enggak naik-naik, lifting anjlok terus," tambahnya.

Kardaya menekankan pentingnya kepastian data potensi hulu migas, nilai keekonomian, serta kekuatan hukum demi mendorong percepatan masuknya investasi.

"Nah pertama dilihat, kalau potensinya enggak ada, ya udah [investor] enggak bakalan masuk," jelasnya.

Ia juga mempertanyakan regulasi terkait pembagian hasil dengan pemerintah yang memengaruhi kalkulasi bisnis para investor.

"Lalu bagaimana sistem fiscal-nya, pembagiannya dengan pemerintah dan bagaimana dengan keekonomiannya," tambahnya.

Mengingat sektor hulu migas merupakan industri padat modal, hasil yang didapat investor harus sebanding dengan besarnya modal yang telah ditanamkan.

"Bagaimana animo [investasi] masuk ke Indonesia? Sekarang menurun. Yang sudah di dalam pun, pada waktu itu saya lihat, saya tidak perlu menyebutkan perusahaan mana, itu menjual [lapangan migas]," ungkapnya.

Kardaya menilai jaminan regulasi menjadi faktor krusial yang paling dicari oleh para pelaku usaha di sektor penambangan minyak ini.

"Supaya investor mau, bagi investor yang paling penting adalah kepastian," tambahnya.

Sebagai solusi, ia menyarankan pemerintah untuk membangun komunikasi yang tepat dengan pelaku usaha agar tidak salah dalam merumuskan kebijakan fiskal.

"Intinya kita mau win-win solution kan Pak? Dan harusnya jangan sampai salah diagnosa tadi, apa yang dikasih tidak sesuai. Jadi, resepnya atau resep dokternya ini enggak pas, jadi tanya dulu yang sakitnya [kebutuhan investor apa], baru diobatin," ungkapnya.

Realisasi investasi migas nasional sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai US$17,99 miliar, yang terdiri atas investasi hulu sebesar US$15,42 miliar dan investasi hilir sebesar US$2,59 miliar.

Sementara itu, target investasi hulu migas pada tahun 2026 dipatok lebih rendah menjadi US$16 miliar dengan asumsi kurs Rp15.800 per dolar AS.

Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan sembilan proyek strategis hulu migas mulai beroperasi pada tahun ini dengan total investasi US$1,3 miliar.