Kadin Indonesia Minta Pemerintah Libatkan Pengusaha Lokal Proyek Hilirisasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk memberikan ruang keterlibatan yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal serta pengusaha muda dalam proyek hilirisasi energi dan mineral nasional, seperti dilansir dari Detik Finance pada Kamis (6/8/2026).

Langkah ini dinilai penting karena potensi besar di sektor tambang energi belum dinikmati secara merata oleh pelaku usaha dalam negeri, melainkan masih didominasi kelompok konglomerat dan investor asing.

Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro memaparkan bahwa usulan tersebut menjadi salah satu poin dari empat sikap resmi organisasi terhadap arah kebijakan hilirisasi energi dan mineral saat ini.

"Ekosistem tambang energi ini penting untuk tetap dibuka ruangnya bagi para pengusaha lokal dan para pengusaha muda sehingga tidak cuman jadi mainan dari pengusaha besar atau pihak asing. Caranya macam-macam, bisa pakai kemitraan, bisa pakai berbagai persyaratan misalnya tingkat kandungan dalam negeri dan sebagainya," ujar Widiyanto Saputro, Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia.

Selain keterbukaan ruang usaha, Kadin juga menyoroti perlunya kepastian hukum melalui regulasi tata kelola dan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor mineral yang dapat diprediksi dalam jangka panjang.

"Kita menyuarakan pentingnya tata kelola dan kuota RKAB ini secara jangka panjang bisa terprediksi sehingga kelayakan bisnis tetap terjaga karena kita menangkap banyak sekali kekhawatiran tentang itu," ujar Widiyanto Saputro, Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia.

Kadin turut mendesak percepatan pengembangan industri di sepanjang rantai pasok agar nilai tambah produk mineral tidak terhenti pada pengolahan hulu semata, sembari menekankan pentingnya perbaikan tata kelola sektor energi dan mineral secara berkelanjutan.

"Yang keempat kita Kadin menyuarakan tentang pembenahan tata kelola secara berkelanjutan. Ini posisi Kadin terhadap kebijakan hilirisasi energi dan minerba pada saat ini, secara resmi posisi kita seperti itu," ujar Widiyanto Saputro, Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia.