Iran Minta AS Mengakui Kekalahan di Selat Hormuz

Pemerintah Iran menyerukan kepada Amerika Serikat agar mengakui kekalahan strategisnya dalam upaya memaksakan kehendak atas Selat Hormuz, merespons rencana Presiden Donald Trump yang ingin mendeklarasikan jalur perairan vital tersebut sebagai wilayah kekuasaan Washington.

Pernyataan ketegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi pada Sabtu (15/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Jalur pelayaran utama pasokan energi dunia itu ditutup Teheran pasca gelombang serangan AS dan Israel sejak akhir Februari lalu.

"Terimalah kenyataan ini sekali dan untuk selamanya; sejauh ini, Anda telah mengalami kekalahan serius dan strategis," kata Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran.

Penutupan jalur laut internasional tersebut berimbas pada terhentinya arus lalu lintas kapal tanker minyak global. Diplomasi internasional sejauh ini belum mampu menghasilkan jalan keluar untuk membuka kembali akses perairan tersebut.

"Selat Hormuz adalah milik Iran, saat ini milik Iran, dan akan tetap menjadi milik Iran; selat ini hanya akan ditutup atau dibuka kembali atas perintah Iran," ujar Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran.

Gharibabadi menekankan bahwa blokade perairan akan terus diberlakukan oleh Teheran selama pihak Washington menolak menerima fakta yang terjadi di lapangan.

"Dan selama Anda menolak untuk mengakui kenyataan soal kekalahan Anda dan terus terlena dalam delusi Anda, Iran akan terus memberlakukan blokade tersebut (di Selat Hormuz)," ucap Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran.

Sebelumnya, Donald Trump menyampaikan rencananya pada Jumat (14/8) saat berkunjung ke Akademi Kepolisian Nassau County di Garden City, New York. Ia mengklaim bakal mencaplok jalur perairan tersebut setelah mengalahkan Iran dalam pertempuran.

"Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang mengalami kekalahan telak, saya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Presiden AS tersebut menambahkan bahwa militer AS memberlakukan blokade total dan mengontrol seluruh pergerakan armada laut yang melintas.

"tidak ada kapal yang bisa melintasi kecuali jika kita mengizinkannya," tegas Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Gharibabadi lantas merespons retorika tersebut dengan menegaskan kekuasaan atas Selat Hormuz tidak bisa dialihkan begitu saja lewat retorika politik.

"Selat Hormuz tidak bisa direbut hanya melalui sebuah cuitan atau dengan kapal induk, ataupun dengan mengeluarkan perintah, atau dengan menyampaikan pidato kampanye pemilu," cetus Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran.

Ketegangan militer di kawasan tersebut dipastikan tidak surut hanya karena ancaman maupun gertakan kekuatan armada tempur.

"Iran tidak terintimidasi oleh ancaman-ancaman dan tidak ciut nyalinya dalam menghadapi aksi unjuk kekuatan," kata Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran.

Selain ketegangan di Selat Hormuz, Donald Trump mengeluarkan memorandum kepresidenan yang menginstruksikan Pentagon untuk mengganti Sistem Peluncuran Pesawat Elektromagnetik (EMALS) dan Advanced Weapons Elevators pada kapal induk AS masa depan dengan sistem uap serta hidrolik tradisional.

Kebijakan tersebut berdampak langsung pada pembangunan kapal induk USS Doris Miller yang ditargetkan selesai pada 2034. Menurut laporan Wall Street Journal, perombakan teknologi ini bakal membengkakkan anggaran militer hingga miliaran dolar, sementara produsen sistem elektromagnetik General Atomics meminta keputusan tersebut dipertimbangkan ulang.

Di sisi lain, negosiasi perdamaian antara kedua negara masih belum menemui titik terang. Teheran mengonfirmasi belum mengambil keputusan untuk membuka kembali meja perundingan langsung dengan Washington.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah kabar perpanjangan gencatan senjata 60 hari yang mengacu pada Memorandum Islamabad yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu.

"Apa yang tercantum dalam memorandum Islamabad adalah mengakhiri perang, bukan gencatan senjata," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Araghchi menjelaskan bahwa pelanggaran kesepakatan oleh AS menyebabkan pertempuran kembali berlanjut di lapangan.

"Amerika Serikat telah melanggar memorandum tersebut, dan pertempuran kembali berlanjut. Oleh karena itu, tidak ada gencatan senjata 60 hari yang perlu diperpanjang," tegas Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Proses pertukaran pesan melalui negara mediator seperti Qatar dan Pakistan dipastikan hanya sebatas saluran komunikasi tanpa agenda negosiasi formal.

"Baik Qatar maupun Pakistan terus bertukar pesan dan menjalin komunikasi dengan kami, tetapi hal itu tidak berarti adanya negosiasi," tutur Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Keputusan resmi untuk memulai kembali dialog diplomatik secara langsung dengan Washington hingga saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah Iran.

"Belum ada keputusan yang diambil untuk melanjutkan kembali pembicaraan dengan Amerika Serikat," ujar Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.