Amerika Serikat Beri Insentif Finansial Besar dalam Draf Damai Iran

Amerika Serikat diperkirakan memberikan berbagai insentif finansial skala besar kepada Iran sebagai bagian dari kesepakatan damai kedua negara yang draf finalnya dijadwalkan ditandatangani pada Jumat, 19 Juni 2026 di Swiss.

Langkah penandatanganan fisik tersebut akan membuka jalan bagi perundingan lanjutan selama 60 hari demi mengakhiri perang secara permanen serta menetapkan batasan baru pada program nuklir Iran. Dilansir dari Bloombergtechnoz, insentif ekonomi dalam draf perjanjian mencakup izin penjualan minyak mentah, pencairan aset yang dibekukan, hingga akses dana pembangunan minimal US$300 miliar atau sekitar Rp5.328 triliun.

Kompensasi besar ini diberikan agar Iran bersedia membuka kembali blokade Selat Hormuz dan menegaskan komitmen untuk tidak memproduksi senjata nuklir. Departemen Keuangan AS akan langsung menerbitkan izin khusus ekspor minyak mentah beserta produk petrokimia Iran segera setelah nota kesepahaman ditandatangani, yang diikuti pencabutan blokade angkatan laut AS.

Rencana rehabilitasi ekonomi Teheran akan disusun oleh AS bersama mitra regionalnya dengan jaminan pembiayaan tersebut. Kesepakatan ini berpotensi menimbulkan risiko politik bagi Donald Trump yang selama ini mengkritik perjanjian nuklir era Obama pada 2015, sehingga memicu kritik dari sejumlah sekutu Republik di Kongres serta kelompok garis keras.

"Jika ini benar, maka Iran menang," tulis mantan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, di platform X.

Ia menilai kebijakan pelonggaran sanksi seharusnya tidak langsung diberikan pada hari pertama kesepakatan.

"Seharusnya tidak ada pelonggaran sanksi sama sekali pada hari pertama," tegas Nikki Haley, mantan Duta Besar AS untuk PBB.

Di sisi lain, ketidakpastian publikasi dokumen kesepakatan sempat memicu tanggapan skeptis dari pengamat internasional mengenai efektivitas komitmen yang belum dirilis secara resmi tersebut.

"Pemerintahan Trump berhasil menyatukan para pendukung maupun pengkritiknya untuk sama-sama menentang sebuah kesepakatan yang bahkan hingga kini belum dipublikasikan," tulis Chief Executive Officer Foundation for Defense of Democracies, Mark Dubowitz, di platform X.

Ia menambahkan bahwa isi draf nota kesepahaman yang beredar sejauh ini masih meragukan banyak pihak.

"Sejauh ini, kesepakatan itu belum terlihat menjanjikan," tambah Mark Dubowitz, Chief Executive Officer Foundation for Defense of Democracies.

Ketentuan penghentian perang di semua lini termasuk Lebanon juga membutuhkan persetujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sejauh ini menolak menghentikan operasi militer terhadap Hizbullah. Setelah penandatanganan draf ini, status quo program nuklir Iran dan kehadiran militer AS di kawasan akan dipertahankan selama proses menuju perjanjian final.