Indef Sebut Kebijakan Ekonomi Indonesia Terlalu Berorientasi Dalam Negeri

Kebijakan ekonomi Indonesia dinilai terlalu berorientasi ke dalam negeri sehingga memicu pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen. Penilaian tersebut disampaikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini pada Minggu (9/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Didik menjelaskan bahwa kegagalan menjadikan sektor luar negeri sebagai mesin utama transformasi ekonomi dan industrialisasi akan menghambat target pertumbuhan hingga 8 persen. Orientasi kebijakan dalam negeri selama ini dinilai hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tingkat moderat.

"Hanya sektor dalam negeri yang dikemas dengan berbagai kontroversi kebijakan, tetapi hasilnya tetap bertumbuh moderat sekitar 5%. Dengan kebijakan selama ini tidak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa menyamai Vietnam, yang berhasil mencatatkan pertumbuhan tahunan sampai 8,3%," ujar Didik J Rachbini, Ekonom Senior Indef.

Guna mencapai target yang lebih tinggi, Indonesia mendesak adanya perbaikan orientasi kebijakan agar mencakup penataan sektor luar negeri. Masuknya modal asing atau foreign direct investment (FDI) dapat terdorong melalui penyediaan sistem insentif, infrastruktur, serta birokrasi yang efisien. Kebijakan yang dirancang berbasis ekspor juga diyakini bakal menggerakkan investasi dalam negeri.

"Untuk menuju pertumbuhan 7-8% seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking mutlak harus dilakukan. Jika tidak dan hanya mengandalkan sumber daya dan pasar dalam negeri, maka tidak harus puas dengan tingkat pertumbuhan moderat 5% atau bahkan di bawahnya. Tanpa perubahan kebijakan, maka janji kampanye sulit untuk bisa diwujudkan," kata Didik J Rachbini, Ekonom Senior Indef.

Sebagai acuan, Indonesia pernah menerapkan strategi berorientasi luar negeri pada era 1980-an dengan mendorong industri ekspor. Kebijakan tersebut terbukti berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi pada level 7 hingga 8 persen selama dua dekade.

"Jadi pemerintah cukup mengulangi kebijakan yang pernah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 3 dekade lalu. Belanja pemerintah tidak bisa diandalkan untuk pertumbuhan tinggi," tutur Didik J Rachbini, Ekonom Senior Indef.