Imigrasi Gandeng ITB Kembangkan Pagar Digital Amankan Perbatasan

Direktorat Jenderal Imigrasi menjalin kerja sama dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) untuk menerapkan sistem "Pagar Digital" demi memperketat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia, seperti dilansir dari Detikcom.

Langkah strategis ini diumumkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, setelah melakukan rapat pembahasan bersama perwakilan ITB pada Selasa, (30/06/2026) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi.

Program ini menyasar pengawasan wilayah perbatasan darat sepanjang 3.111 km yang saat ini hanya dikawal oleh 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB). Berdasarkan data perlintasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, tercatat ada 679.867 pelintas resmi, namun pengawasan terhadap jalur tikus dan pencegahan kejahatan lintas batas seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi tantangan utama.

"Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara," ujar Hendarsam Marantoko, Jumat (3/7/2026).

Rencana optimalisasi ini melibatkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Kerja sama ini memanfaatkan kombinasi Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) untuk pemantauan jarak jauh 24 jam dan Drone Mantis untuk intersepsi visual jarak pendek.

"Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi "Pagar Digital", sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal," sambung Hendarsam Marantoko.

Pagar Digital difokuskan pada wilayah darat di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan wilayah laut diprioritaskan di Kepulauan Riau, Batam, serta jalur penyeberangan sekitarnya.

"Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas," ujar Hendarsam Marantoko.

Sistem pengawasan udara bertenaga surya ini dirancang untuk dapat mengirimkan koordinat secara real-time ke pos penjagaan terdekat begitu mendeteksi adanya pergerakan yang mencurigakan.

"Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis," ujar Hendarsam Marantoko.

Penggunaan drone buatan domestik ini juga dinilai jauh lebih efisien dalam hal operasional dibandingkan dengan menggunakan aset udara berawak.

"Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak," papar Hendarsam Marantoko.

Dalam jangka panjang, kolaborasi ini diproyeksikan mampu membangun kemandirian siber (cyber security) untuk mengamankan kedaulatan keimigrasian nasional tanpa bergantung pada sistem luar negeri.

"Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tutur Hendarsam Marantoko.