IDI Tanggapi Isu Miring Pelayanan Dokter Indonesia dan Penang

Ikatan Dokter Indonesia merespons dugaan kampanye hitam yang menyudutkan profesi dokter di Tanah Air usai unggahan pengalaman medis seorang selebgram membandingkan diagnosis di Indonesia dan Malaysia viral, Rabu (12/8/2026), dilansir dari Detik Health.

Ketua Bidang Humas PB IDI Dr dr Cashtry Meher M.Kes M.Ked(KK) SpDVE FINSDV MH.Kes menegaskan bahwa kritik pelayanan kesehatan sangat penting, namun pengalaman individual tidak boleh digeneralisasi.

"Kami memahami dan mengakomodasi perasaan masyarakat yang terjadi. Setiap pasien memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman, tetapi terasa tidak mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan harapannya," sorot Fahira saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (12/8/2026).

Pengurus organisasi profesi ini menambahkan pertimbangan penting mengenai penyampaian masukan terhadap fasilitas medis di dalam negeri.

"Di samping itu, kritik terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas kesehatan kita. Namun, kita juga perlu berhati-hati agar pengalaman individual tidak langsung menyebabkan kesimpulan yang menggeneralisasi seluruh dokter di Indonesia," sambungnya.

Mengenai tuduhan kesalahan penentuan penyakit, penetapan kondisi kesehatan pasien memerlukan tahapan panjang yang melibatkan pemeriksaan fisik, laboratorium, hingga pemindaian seperti USG atau CT scan.

"Diagnosis ini tidak ditentukan hanya oleh satu pemeriksaan. Dokter akan melihat keseluruhan perjalanan penyakit pasien berdasarkan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan penunjang seperti USG, CT scan, atau pemeriksaan lain sesuai dengan indikasi yang berlaku," jelasnya.

Guna memastikan keberadaan kekeliruan tindakan medis, evaluasi mendalam terhadap riwayat kesehatan pasien secara menyeluruh wajib dilakukan terlebih dahulu.

"Untuk mengatakan apa benar terjadi kesalahan diagnosis, kita harus melihat keseluruhan rekam medis, kronologis klinis, hasil pemeriksaan, pertimbangan dokter pada saat itu, serta standar profesi yang berlaku," katanya.

Perbedaan kesimpulan medis antarinstansi kesehatan dinilai dapat dipicu oleh perubahan kondisi fisik pasien serta rentang waktu dan metode pemeriksaan yang berbeda.

"Kondisi pasien dapat berubah, pemeriksaan dapat dilakukan pada waktu yang berbeda, modalitas pemeriksaan juga berbeda, dan interpretasi klinis juga sangat bergantung pada keseluruhan kondisi pasien saat diperiksa," tuturnya.

Penanganan isu ini disarankan berfokus pada fakta klinis ketimbang membandingkan kualitas tenaga medis antarnegara secara emosional.

"Karena itu, menurut saya yang paling sehat bukan mempertentangkan dokter Indonesia dengan dokter luar negeri. Yang harus kita cari adalah apa sebenarnya kondisi medis pasien tersebut berdasarkan rekam medis lengkap dari pasien tersebut," katanya.

Anggapan bahwa praktisi medis domestik hanya bergantung pada data laboratorium juga dinilai tidak tepat karena seluruh moda pemeriksaan saling melengkapi.

"Ini tidak tepat, karena kalau seolah-olah dokter harus memilih antara hasil laboratorium atau isi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, imaging, dan imaging memiliki fungsi masing-masing," ujarnya.

Penegakan kondisi medis tertentu seperti peradangan usus buntu membutuhkan integrasi data penunjang secara komprehensif.

"Dalam kasus dugaan apendisitis ini, misalnya, diagnosis memang membutuhkan integrasi berbagai informasi klinis dan pemeriksaan penunjang, bahkan standar internasional sekalipun," jelas Fahira.