HKI Surati Presiden Prabowo Minta Bahas Realisasi Investasi

Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta kesempatan memaparkan langsung rekomendasi percepatan realisasi investasi di Indonesia, dilansir dari Detik Finance pada Senin (3/8/2026).

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI yang telah diselenggarakan di Jakarta pada 30-31 Juli 2026.

"Sebagai tindak lanjut atas hasil Rakernas tersebut, HKI telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memohon kesempatan memaparkan secara langsung berbagai rekomendasi yang telah dirumuskan," kata Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam keterangan resminya.

Akhmad menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan modal investasi seperti pasar domestik yang besar, bonus demografi, kekayaan alam, posisi strategis rantai pasok global, serta komitmen hilirisasi.

Namun, potensi besar tersebut membutuhkan jaminan kepastian hukum dan kecepatan pelayanan agar dapat segera terealisasi menjadi pembangunan fisik di lapangan.

"Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana minat investasi itu dapat segera berubah menjadi pembangunan pabrik, kegiatan produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, kami berharap dapat menyampaikan langsung kepada Presiden berbagai rekomendasi yang lahir dari pengalaman nyata para pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia," ujar Akhmad.

Ia menambahkan bahwa perubahan pola pengambilan keputusan investor global saat ini berlangsung sangat cepat. Investor kini lebih menyoroti kecepatan kepastian berusaha, kesiapan lahan, pasokan energi, hingga infrastruktur logistik.

"Investor tidak melihat persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga. Investor melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu sebagai satu sistem yang memberikan kepastian, kecepatan, dan konsistensi," jelas Akhmad.

Menurut HKI, konsep Indonesia Incorporated perlu diwujudkan dengan memastikan seluruh institusi pemerintah bekerja selaras dalam memberikan kepastian bagi investor sejak tahap awal perizinan hingga produksi.

"Berdasarkan hasil pembahasan Rakernas, sejumlah persoalan yang paling sering dihadapi investor meliputi sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan yang masih memerlukan koordinasi lintas instansi, kepastian penyediaan listrik dan gas industri, proses persetujuan lingkungan hidup, pembangunan konektivitas menuju pelabuhan, jalan tol, dan jaringan kereta api, hingga efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," papar Akhmad.

Berbagai hambatan birokrasi dan infrastruktur tersebut dinilai memperpanjang waktu realisasi, memperbesar biaya operasional, serta menurunkan daya saing nasional di tingkat global.

"Berbagai hambatan tersebut memperpanjang waktu realisasi investasi, meningkatkan biaya usaha, dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang juga berlomba menarik investasi," terang Akhmad.

Atas pertimbangan tersebut, HKI berkomitmen untuk memberikan formula solusi holistik yang berfokus pada efisiensi rantai pasok dan kemudahan berusaha demi mendorong pertumbuhan industri nasional.

"Kami tidak datang membawa keluhan. Kami datang dengan diagnosis berdasarkan pengalaman di lapangan, sekaligus membawa rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian yang dapat segera dilaksanakan. HKI ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan investasi yang sudah masuk benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegas Akhmad.