Prasetyo Hadi Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah memastikan tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan segera dievaluasi secara menyeluruh. Langkah percepatan ini disepakati setelah pertemuan jajaran menteri di Kantor Kemenko Pangan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa perbaikan regulasi ini mendesak untuk dilakukan. Pihaknya mengidentifikasi sejumlah klaster permasalahan yang memerlukan pembenahan segera, terutama terkait akurasi data penerima manfaat.

Fokus utama penataan ulang akan diarahkan pada masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, terdapat penambahan kelompok sasaran baru yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita.

"Tadi kan juga udah disampaikan Pak Menko ya. Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Kalau bicaranya waktu tentu secepat-cepatnya," kata Pras usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penataan klaster penerima prioritas di daerah 3T merupakan usulan mendasar yang harus segera diakomodasi agar distribusi program berjalan adil.

"Nah ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang, kita benahi. Termasuk tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," ujarnya.

Mensesneg juga menambahkan terdapat lonjakan data yang signifikan terkait penambahan kategori penerima manfaat spesifik dalam kurun waktu dua minggu terakhir.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B. Untuk Ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun," ujarnya.

Meskipun proses evaluasi besar-besaran tengah berjalan, pemerintah menjamin penyaluran bantuan makanan kelompok ini tidak akan dihentikan.

"Jadi yang… sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus," ujar Pras.

Pemerintah mengharapkan dukungan publik selama proses penyempurnaan sistem tata kelola program ini berlangsung di lapangan.

"Jadi mohon dukungannya, mohon bersabarnya untuk kita kerja keras kita tata ulang semua," ujarnya.