Jembatan Gantung Koto Rawang Pesisir Selatan Selesai Dibangun

Infrastruktur Jembatan Gantung Koto Rawang di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, telah selesai dibangun dan kembali beroperasi setelah sempat hancur diterjang bencana galodo. Kepastian tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi pada Kamis (20/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Proyek ini menjadi bagian dari pengawalan aspirasi masyarakat di tingkat pusat pascabencana yang memakan korban jiwa di daerah tersebut. Dari total lima jembatan gantung yang diusulkan di Pesisir Selatan, tiga unit telah rampung dikerjakan, sementara dua sisanya ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Pembangunan infrastruktur penyeberangan ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. Pemerintah pusat mengalokasikan total anggaran bertahap hingga 2028 sebesar Rp18 triliun, dengan porsi sekitar Rp4,8 triliun dikelola oleh Balai Jalan Nasional untuk berbagai wilayah di Sumatera Barat.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa mengunjungi Jembatan Gantung di Koto Rawang. Janji kami sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra sudah dipenuhi di Koto Rawang," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Andre meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berkoordinasi dengan BPJN Sumbar agar kebutuhan jembatan gantung lainnya dapat diusulkan dan dieksekusi secara bertahap.

"Anggaran rehab-rekon yang disediakan pemerintah pusat untuk Sumatera Barat sebesar Rp18 triliun. Itu bertahap dari 2025 sampai 2028. Untuk Balai Jalan Nasional ada sekitar Rp4,8 triliun yang dibagi untuk Agam, Pariaman, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kota Solok, Kabupaten Solok, Tanah Datar dan daerah lainnya," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyatakan pelaksanaan proyek tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Menteri Pekerjaan Umum setelah menerima aspirasi daerah.

"Setelah Pak Andre bertemu dengan Pak Menteri, Pak Menteri menugaskan kami untuk melaksanakan pembangunan ini. Dari lima Jembatan Gantung itu, alhamdulillah tiga sudah bisa kita realisasikan. Salah satunya yang kita kunjungi sekarang adalah Jembatan Gantung Koto Rawang," kata Elsa Putra Friandi, Kepala BPJN Sumbar.

Proyek jembatan sepanjang 100 meter ini dikontrak sejak 8 Desember 2025 dengan nilai Rp7,049 miliar dan masa pelaksanaan 240 hari kalender. Serah terima pertama pekerjaan (PHO) telah selesai dilakukan pada 4 Agustus 2026, diikuti masa pemeliharaan selama 365 hari hingga rencana PHO akhir pada 3 Agustus 2027. Pekerjaan mencakup struktur dinding sumuran, beton pylon, bronjong, hingga pemasangan lantai jembatan.

Penggunaan jembatan difokuskan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua demi menjaga usia pakai jembatan. Kendaraan roda empat hanya diizinkan melintas dalam situasi darurat seperti ambulans.

"Kalau untuk selalu dilewati kendaraan, kami khawatir umur jembatan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk kasus emergency, seperti ambulans, masih bisa lewat," kata Elsa Putra Friandi, Kepala BPJN Sumbar.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas PUPR mengapresiasi penyelesaian tiga jembatan yang kini sudah beroperasi, yaitu Koto Rawang, Duku, dan Limau Gadang. Pemkab Pessel juga telah mengajukan proposal rehabilitasi untuk delapan jembatan tambahan yang rusak akibat bencana alam periode 2024–2025.

Pemerintah Nagari Koto Rawang turut menyampaikan apresiasinya karena warga kini memiliki akses penyeberangan yang aman setelah sebelumnya terpaksa menggunakan jembatan tidak layak.

"Bapak Andre datang pas siapnya jembatan yang diidam-idamkan masyarakat Koto Rawang. Selama ini kami memakai jembatan yang tidak layak pakai dan sudah memakan korban," kata Safrul, Pj Wali Nagari Koto Rawang.

Dukungan senada disampaikan oleh tokoh pemuda setempat yang menilai pembangunan jembatan tersebut menjawab kebutuhan vital mobilitas warga.

Proses pemulihan infrastruktur di Pesisir Selatan dipastikan terus berjalan secara bertahap melalui pengawalan bersama antara DPR RI, BPJN Sumbar, dan kementerian terkait.

"Yang masih kurang dan membutuhkan bantuan di Pesisir Selatan, kita dorong agar bisa dieksekusi. Khususnya jembatan-jembatan yang masih dibutuhkan masyarakat," kata Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.