Kementerian ESDM Dorong Percepatan Pengembangan Gas Blok Tuna Natuna

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengundang ZAL, anak usaha Zarubezhneft asal Rusia, ke Indonesia untuk membahas percepatan pengembangan proyek gas Blok Tuna di Laut Natuna pada Kamis (21/5/2026).

Langkah ini diambil setelah Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung melakukan pertemuan langsung dengan pihak Zarubezhneft di Rusia beberapa pekan sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi kini mendorong ZAL agar segera menyelesaikan kendala operasional sehingga ladang gas tersebut dapat berproduksi.

“Ya, tapi di sana sebetulnya ada membahas, utamanya ada blok di Natuna ya, Blok Tuna. Itu yang kita ikut dorong untuk cepat on-stream,” kata Hendra ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Kamis (21/5/2026).

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian proyek-proyek strategis nasional yang sempat tertunda akibat dinamika geopolitik global.

“Kita langsung ketemu dengan perusahaan. Dan itu kita diperwakilkan di sini, mau kita undang. Intinya semua yang sudah ada pending-pending ini untuk dipercepat,” ujar Hendra.

Persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (POD) untuk Blok Tuna sebenarnya telah ditandatangani oleh Menteri ESDM, yang menjadi dasar hukum kelanjutan proyek.

“Itu kan ada perubahan ini kontraknya. Tapi POD-nya sudah ditanda tangan Pak Menteri,” ujar dia.

Struktur kemitraan Blok Tuna mengalami perubahan besar setelah Harbour Energy Plc asal Inggris memutuskan keluar dan mengalihkan seluruh hak partisipasinya kepada Prime Group.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengonfirmasi bahwa pengalihan hak tersebut dilakukan dalam satu paket transaksi bersama Wilayah Kerja Natuna Sea Block A.

“Tapi yang jelas Prime-lah. Kan untuk closing the deal ya harus satu paket kan semuanya, sama yang blok A [Natuna Sea block A],” kata Rikky kepada awak media di sela IPA Convex 2026, Rabu (20/5/2026).

Hingga saat ini, SKK Migas mencatat belum ada badan usaha dalam negeri atau mitra lokal lain yang bergabung dalam konsorsium baru tersebut.

“Mitra lokal lain kalau saya lihat sih sejauh ini enggak ada. Kan belinya satu paket gitu [Blok Tuna dan Natuna Sea block A]. Tapi kita kan belum tahu nanti bisa sharing lagi,” tegas dia.

Kementerian ESDM menargetkan tahapan engineering, procurement, and construction (EPC) dapat segera berjalan pasca-masuknya investor baru.

“Nah itu, kemarin dari Harbour Inggris, itu sudah melepas sebagian sahamnya untuk pengusaha nasional. Jadi saya pikir itu sebentar lagi sudah EPC sudah jalan. Kita targetkan untuk bisa melakukan percepatan produksinya pada 2028, paling lama 2029,” kata Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/5/2026).

Proyek strategis yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Vietnam ini sebelumnya mengalami stagnasi investasi akibat sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Zarubezhneft pasca-invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Berdasarkan data teknis Kementerian ESDM, Blok Tuna memiliki potensi produksi gas berkisar antara 100 hingga 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan total estimasi investasi mencapai US$3,07 miliar.