Ekonomi Iran Terancam Runtuh Akibat Sanksi AS dan Perang
Perekonomian Iran berada di ambang kelumpuhan parah akibat kombinasi dari kehancuran infrastruktur, pembengkakan biaya logistik, lonjakan inflasi, serta gempuran sanksi finansial baru Amerika Serikat hingga Pertengahan Agustus 2026. Tekanan ekonomi domestik ini mengancam stabilitas politik Teheran di tengah pemblokiran rute perdagangan vital Selat Hormuz. Ancaman krisis dipicu oleh lumpuhnya pendapatan utama negara setelah ekspor minyak merosot tajam serta rusaknya berbagai fasilitas manufaktur, pembangkit listrik, dan jaringan transportasi.
Kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menargetkan jaringan perbankan bayangan (shadow banking) Iran melalui Operasi Economic Fury guna memutus pasokan mata uang asing ke Teheran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengonfirmasi bahwa penderitaan sektor finansial negara kian memburuk setelah sektor energi terhenti mendadak. Menurut Pezeshkian, pemerintah harus mengalokasikan dana darurat di tengah penurunan penerimaan pajak domestik dari pabrik-pabrik yang hancur akibat gempuran militer sejak akhir Februari.
Data Pusat Statistik Iran menunjukkan inflasi tahunan melonjak hingga 66 persen pada Juli, dengan inflasi sektor pangan menyentuh angka 128 persen secara tahunan. Melemahkannya nilai tukar rial turut mengikis daya beli masyarakat, di mana upah minimum yang dinaikkan 60 persen nilainya justru menyusut dari sekitar 105 dolar AS menjadi 86 dolar AS dalam konteks nilai tukar internasional.
Di sisi lain, kebijakan Washington mulai mengalami pergeseran prioritas. Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa memulihkan kelancaran arus pasokan minyak di Selat Hormuz untuk menekan harga bahan bakar domestik kini menjadi fokus utama pemerintahannya, menempatkan isu penanganan program nuklir Iran pada prioritas kedua. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa sanksi ekonomi tambahan akan diprioritaskan untuk mengikis sisa kapasitas keuangan Teheran. Melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), AS telah berulang kali memblokir jaringan bursa kripto, perusahaan penukaran uang, dan perusahaan cangkang yang memfasilitasi transaksi minyak Iran dalam yuan Tiongkok.
Meskipun sempat mencapai nota kesepahaman gencatan senjata sementara pada pertengahan Juni melalui mediasi diplomatik Pakistan dan Qatar, perundingan antarpihak kembali menemui jalan buntu. Perselisihan mengenai hak navigasi di Selat Hormuz terus menutup peluang stabilisasi ekonomi Iran dalam waktu dekat.