Ekonom Kritik Rencana Pembentukan Badan Ekspor Nasional

Rencana pemerintah membentuk badan ekspor nasional memicu kritik tajam dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) karena dinilai berpotensi mengulang tata kelola ekonomi era Orde Baru yang sarat monopoli. Kritik tersebut disampaikan oleh Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, pada Senin (19/5/2026), menanggapi rumor pembentukan lembaga yang akan mengendalikan ekspor komoditas strategis secara terpusat.

Kebijakan satu pintu tersebut kabarnya akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Lembaga baru ini direncanakan mengontrol ekspor komoditas penting seperti batu bara, minyak kelapa sawit, hingga hasil tambang, dengan skema yang mewajibkan seluruh perusahaan komoditas menjual produk mereka melalui badan tersebut.

Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara menilai mekanisme ini mirip dengan pola perdagangan cengkeh melalui BPPC pada masa lalu yang identik dengan dominasi negara serta kelompok tertentu.

"Ini sebenarnya mengulang BPPC cengkeh era Tommy Soeharto dulu zaman Orde Baru. Semua ekspor mau dipusatkan, dikendalikan pada trader yang dikuasai negara," kata Bhima kepada Suara.com, Senin (19/5/2026).

Pemerintah dinilai membangun narasi positif seperti peningkatan nilai tambah ekspor dan dorongan kemandirian energi nasional, namun Bhima melihat adanya potensi perpindahan keuntungan dari sektor swasta ke lembaga kendali negara.

"Seolah untuk meningkatkan nilai ekspor dan manfaat bagi negara. Tapi sebenarnya ini rente. Rentenya ingin diamankan oleh negara," ujarnya.

Kapasitas serta tata kelola lembaga pengelola ekspor satu pintu tersebut turut dipertanyakan karena belum ada jaminan keuntungan yang diambil negara akan kembali untuk masyarakat.

"Pertanyaannya, yang ngurus kompeten atau tidak? Dan apa jaminan margin yang selama ini dinikmati swasta lalu dinikmati pemerintah untuk kesejahteraan rakyat? Enggak ada," katanya.

Kondisi tata kelola lembaga investasi negara yang sedang menjadi sorotan publik saat ini juga dinilai dapat memperbesar kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

"Danantara aja begitu, apalagi ini," ucap Bhima.

Kebijakan yang menempatkan negara sebagai pemain utama ekonomi dinilai bisa memicu ketakutan bagi investor dan pelaku usaha sehingga Indonesia berisiko bergerak menuju praktik kapitalisme negara.

"State capitalism ini bukan hal yang bagus. Persaingan usahanya jadi bermasalah," ujarnya.

Isu mengenai pembentukan badan ekspor komoditas ini telah menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari terakhir akibat kekhawatiran pelaku usaha terhadap model badan terpusat. Hingga saat ini, kepastian posisi lembaga tersebut di bawah Danantara atau berdiri terpisah masih belum dipastikan.