Ekonom CELIOS Kritik Rencana Pembentukan Badan Ekspor Nasional

Rencana pemerintah untuk membentuk badan ekspor nasional memicu kritik tajam dari kalangan pengamat karena dinilai berpotensi menghidupkan kembali pola tata kelola ekonomi era Orde Baru yang sarat monopoli dan praktik mencari keuntungan sepihak atau rente.

Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, kepada Suara.com pada Senin, 19 Mei 2026. Kritik ini muncul di tengah rumor rencana pengumuman badan ekspor komoditas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR pada Rabu, 20 Mei 2026.

Lembaga baru tersebut dikabarkan bakal mengendalikan ekspor komoditas strategis nasional secara terpusat, mulai dari batu bara, minyak kelapa sawit, hingga hasil pertambangan lainnya. Bhima menilai mekanisme satu pintu ini sangat mirip dengan pola perdagangan cengkeh melalui BPPC di masa lalu.

"Ini sebenarnya mengulang BPPC cengkeh era Tommy Soeharto dulu zaman Orde Baru. Semua ekspor mau dipusatkan, dikendalikan pada trader yang dikuasai negara," kata Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom CELIOS.

Pemerintah sejauh ini membangun narasi positif terkait kebijakan tersebut, seperti upaya mendongkrak nilai tambah ekspor dan penguatan kemandirian energi nasional. Kendati demikian, Bhima melihat ada potensi pergeseran keuntungan dari pelaku usaha swasta ke lembaga yang dikontrol langsung oleh negara.

"Seolah untuk meningkatkan nilai ekspor dan manfaat bagi negara. Tapi sebenarnya ini rente. Rentenya ingin diamankan oleh negara," ujar Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom CELIOS.

Kapasitas serta tata kelola lembaga yang akan memegang kendali ekspor satu pintu tersebut juga dipertanyakan. Menurut Bhima, publik belum mendapatkan jaminan bahwa keuntungan yang diambil alih oleh pemerintah nantinya benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

"Pertanyaannya, yang ngurus kompeten atau tidak? Dan apa jaminan margin yang selama ini dinikmati swasta lalu dinikmati pemerintah untuk kesejahteraan rakyat? Enggak ada," kata Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom CELIOS.

Bhima kemudian menyoroti performa dan tata kelola lembaga investasi negara yang belakangan ini terus menjadi perhatian publik. Masalah transparansi pada lembaga yang sudah ada dinilai kian memperlebar keraguan para investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

"Danantara aja begitu, apalagi ini," ucap Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom CELIOS.

Intervensi negara yang terlampau dominan dalam sektor ini dikhawatirkan mengarah pada praktik kapitalisme negara atau state capitalism. Dampak buruknya, iklim persaingan usaha di Indonesia diprediksi akan menghadapi hambatan serius dan memicu kecemasan bagi pelaku bisnis.

"State capitalism ini bukan hal yang bagus. Persaingan usahanya jadi bermasalah," ujar Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom CELIOS.

Pemerintah diminta untuk bertindak waspada agar tidak terperosok ke dalam kegagalan model lembaga terpusat seperti BPPC yang dahulu berkontribusi pada krisis ekonomi.

Isu mengenai kewajiban seluruh perusahaan komoditas menjual produk melalui badan ekspor ini telah menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari terakhir. Hingga saat ini, status kelembagaan badan tersebut masih belum dipastikan apakah akan bernaung di bawah Danantara atau menjadi lembaga yang berdiri sendiri.