Edhie Baskoro Yudhoyono Ajak Pemangku Kepentingan Bangun Patriotisme Ekonomi

Dikutip dari Detikcom, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak pelaku pasar modal, investor, akademisi, serta generasi muda untuk memperkuat etika, integritas, dan kepercayaan publik. Langkah ini dinilai sebagai pilar utama dalam membangun patriotisme ekonomi demi kemajuan nasional.

Ajakan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Ibas atau EBY dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk 'Membangun Patriotisme Ekonomi Melalui Etika, Integritas, dan Kepercayaan Publik: Dari Investor Menjadi Pemilik Masa Depan Indonesia' di Kompleks MPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Edhie Baskoro Yudhoyono menguraikan bahwa lanskap perekonomian dunia saat ini terus berubah secara cepat akibat persaingan geopolitik global, ketegangan ekonomi antarnegara, dan lompatan teknologi yang masif.

"Geoekonomi menunjukkan bahwa pertarungan utama saat ini bukan lagi soal senjata, melainkan soal modal, data, dan investasi. Dalam kondisi seperti ini, satu hal menjadi yang paling krusial, yaitu kepercayaan," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, tingkat kepercayaan publik menjadi determinan utama yang mengatur arus investasi masuk maupun keluar, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi suatu negara melampaui kekuatan finansial konvensional.

Guna memperkuat argumennya, lulusan S3 IPB University ini mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Robert Shiller mengenai signifikansi elemen kepercayaan di dalam ekosistem ekonomi.

"Ekonomi tidak berdiri di atas modal saja, tetapi berdiri di atas kepercayaan. Ketika kepercayaan tumbuh, investasi akan datang. Ketika investasi datang, pertumbuhan ekonomi akan bergerak lebih cepat," katanya.

Indonesia sendiri dinilai memiliki posisi strategis sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta anggota G20 yang ditopang oleh bonus demografi, pasar domestik yang luas, dan kekayaan alam berlimpah.

Ketahanan fiskal serta moneter yang terjaga baik turut menjadi modalitas krusial bagi Indonesia dalam mengarungi ketidakpastian situasi global yang masih berlangsung hingga saat ini.

"Indonesia memiliki semua faktor penggerak yang dibutuhkan untuk maju. Kita memiliki sumber daya, pasar yang besar, generasi muda yang produktif, dan ketahanan ekonomi yang terbukti mampu menghadapi berbagai krisis," ujarnya.

Ia menerangkan bahwa seluruh orientasi pembangunan ekonomi nasional wajib bermuara pada tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga indikator pertumbuhan tidak boleh sekadar berupa angka numerik semata.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN Indonesia, Ibas memandang performa pasar modal domestik sebagai cerminan langsung dari tingkat keyakinan publik terhadap masa depan ekonomi nasional.

"Pasar modal adalah cermin kepercayaan. Dari berbagai krisis yang pernah kita hadapi, Indonesia terus tumbuh, belajar, dan bangkit. Kita memang masih berkembang dibandingkan pasar global yang lebih maju, tetapi justru di situlah letak peluang besar Indonesia," katanya.

Akselerasi penerapan tata kelola yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dipandang sebagai instrumen mutlak untuk memperkuat kredibilitas investasi Indonesia di mata dunia.

"Good governance bukan pilihan, melainkan keharusan. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan narasi, tetapi harus dibuktikan melalui tata kelola yang baik, konsistensi kebijakan, dan integritas seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.

Merujuk pada rekam jejak sejarah ekonomi dunia, lulusan S2 Nanyang Technological University ini mengingatkan bahwa dinamika krisis selalu memunculkan ruang peluang baru bagi para pelaku ekonomi yang memiliki orientasi jangka panjang.

Ia kemudian menyitir nasihat investasi dari Warren Buffett tentang pentingnya kecermatan dalam melihat peluang di tengah situasi pasar yang sedang diliputi kecemasan.

"Setiap krisis melahirkan pemenang baru bagi mereka yang siap. Investasi adalah maraton, bukan sprint. Yang bertahan dan berhasil adalah mereka yang memahami fundamental, menghargai nilai jangka panjang, dan menjaga disiplin," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong para pelaku pasar untuk senantiasa memisahkan aktivitas investasi dari tindakan spekulatif yang berisiko tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Benjamin Graham.

"Investor harus bertindak sebagai investor, bukan spekulan. Ekonomi membutuhkan kesabaran, pasar membutuhkan konsistensi, dan bangsa membutuhkan kepercayaan," katanya.

Peran strategis investor dalam struktur pembangunan nasional dipandang sangat krusial karena mereka memegang posisi sebagai bagian dari pemilik masa depan perekonomian bangsa.

"Investor adalah pemilik masa depan. Trader adalah penjaga likuiditas dan efisiensi pasar. Namun keduanya wajib berpijak pada etika. Tanpa etika, pasar kehilangan kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, pasar kehilangan masa depan," tegasnya.

Patriotisme ekonomi diartikan sebagai manifestasi kegiatan investasi yang tidak sekadar mengejar profitabilitas finansial, tetapi juga diorientasikan demi memperkokoh ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Guna mewujudkan hal tersebut, ia mendorong penguatan literasi keuangan, perluasan basis investor domestik, pengawasan integritas pasar, serta penciptaan ekosistem investasi yang sehat.

"Mari kita bangun bersama literasi keuangan yang kuat, investor domestik yang tangguh, pasar yang berintegritas, dan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kaya, tetapi bangsa yang dipercaya," ujarnya.

Ia menyampaikan rasa optimisme bahwa etika, integritas, dan kepercayaan yang diinternalisasi sebagai budaya kolektif akan mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru di panggung global.

"Jika etika menjadi fondasi, integritas menjadi karakter, dan kepercayaan menjadi budaya, maka Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. Dari investor menjadi pemilik, dari pemilik menjadi penggerak, dan dari penggerak menjadi pembangun masa depan Indonesia," pungkasnya.

Di sisi lain, para peserta diskusi yang terdiri atas pelaku pasar modal, akademisi, dan praktisi mengungkapkan bahwa tantangan utama saat ini berkaitan dengan stabilitas regulasi serta efektivitas komunikasi kebijakan publik.

Peserta forum menekankan pentingnya kepastian hukum, penyederhanaan proses pendanaan seperti IPO dan right issue, serta penguatan literasi keuangan demi mendongkrak daya saing investasi nasional.

Sejumlah anggota DPR RI yang hadir dalam diskusi turut memberikan atensi terhadap pentingnya sinkronisasi kebijakan antar-kementerian. Hillary Brigitta Lasut menyoroti perlunya integrasi regulasi ekonomi serta perluasan edukasi finansial masyarakat.

Anggota DPR RI Achmad menambahkan bahwa kepastian hukum menjadi kunci utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pola kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan sektor swasta.

Sementara itu, Wahyu Sanjaya bersama Marwan Cik Asan menaruh harapan pada pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai instrumen pemulihan kepercayaan pasar.

Politisi lainnya, Fathi, menilai manajemen komunikasi kebijakan publik memegang peran penting dalam menjaga persepsi dan optimisme pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kokoh.

Sebagai penutup rangkaian diskusi, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat tersebut berharap seluruh pokok pikiran dan aspirasi dari pelaku pasar modal dapat diakomodasi dalam perumusan kebijakan yang inklusif serta berkeadilan.