DPR Soroti Tata Kelola dan Pengawasan Dapur Makan Bergizi Gratis

Komisi IX DPR RI menyoroti operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta evaluasi ketat terhadap standar kualitas makanan serta pengawasannya, dilansir dari Detikcom, Sabtu (15/8/2026). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menekankan pentingnya perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) operasional dapur secara menyeluruh demi menjamin keamanan pangan masyarakat. "Perbaikan ketat pada SOP operasional dapur harus terus dikawal.

Evaluasi terutama menyangkut kualitas makanan sesuai standar aman. Untuk itu, bagi dapur-dapur yang tidak standar harus dievaluasi dan bila perlu ditutup," ujar Putih Sari, Sabtu (15/8/2026).

Putih Sari juga mendesak adanya sistem pemantauan real-time yang melibatkan UMKM dari tahap pemilihan bahan baku hingga memasak, kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengawasan distribusi, serta penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).

"(Agar) mencakup kepatuhan terhadap peraturan serta bebas dari praktik KKN," kata Putih Sari. Meski memberikan catatan evaluasi, politisi tersebut mengapresiasi keberlanjutan program MBG karena dinilai mampu mengatasi masalah nutrisi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

"Program MBG perlu terus dilakukan karena tidak hanya menjamin kecukupan gizi puluhan juta anak Indonesia dan mengatasi malnutrisi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal daerah dengan menyerap produk-produk UMKM, petani, dan peternak lokal," sambungnya. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengkritik sistem pengawasan MBG yang dinilai masih lemah di lapangan sejak awal pelaksanaan.

"Sejak awal program ini hanya fokus pendirian SPPG tapi lemah dalam kontrol, sehingga tidak saja mubazir karena banyak yang tidak dimakan, negara rugi karena target tidak tercapai," ujar Irma, Sabtu (15/8/2026). Irma mendesak pemerintah segera membenahi tata kelola, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran agar target yang dicanangkan Presiden dapat tercapai secara optimal. "Oleh karena itu perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya. Agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima dan target Presiden tercapai," jelas Irma.

Irma menambahkan bahwa perbaikan tata kelola amat penting mengingat banyaknya modal masyarakat yang telah diinvestasikan dalam pendirian fasilitas dapur pelayanan gizi tersebut.

"Harus dipahami juga jika program ini melibatkan modal masyarakat dalam penyediaan dapur (SPPG). Jika ditutup berapa kerugian masyarakat yang sudah joint dan belum balik modal, boro-boro untung, yang harus ditanggung pemerintah?" sambungnya. Komitmen keberlanjutan program MBG sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan penanganan stunting menjadi prioritas nasional mengingat 25 persen anak di beberapa wilayah Indonesia masih mengalami kondisi tersebut.

"Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi dan kita laksanakan pada pagi hari ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan bahwa kondisi stunting menghambat perkembangan sel tubuh anak sehingga berdampak buruk bagi masa depan generasi muda. "Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi," ujarnya.