DPR Soroti Tata Kelola Badan Gizi Nasional Usai Pergantian Kepala

Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Golkar Yahya Zaini menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis menyusul penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru pada Kamis (4/6/2026).

Pergantian kepemimpinan tersebut terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya yang kini ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung, dilansir dari Detikcom.

Langkah perbaikan internal dinilai mendesak lantaran program berskala nasional ini menyerap anggaran negara dalam jumlah besar dan rentan terhadap kebocoran.

"Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN," kata Yahya Zaini kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Yahya, rekam jejak kepemimpinan baru yang sering meninjau langsung situasi di lapangan menjadi modal penting dalam mengidentifikasi hambatan program.

"Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini," lanjutnya.

Legislator tersebut menambahkan bahwa transparansi anggaran serta pembenahan akurasi data penerima manfaat merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan.

"Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi," jelas Yahya.

Sistem distribusi dari pusat hingga ke daerah juga perlu dipastikan berjalan efisien untuk menghindari penyimpangan operasional.

"Termasuk perlu juga ada pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran," lanjutnya.

Selain masalah finansial, standardisasi ketat pada unit penyedia makanan menjadi sorotan agar kasus buruk di lapangan tidak terulang kembali.

"Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident (nol kecelakaan kerja/pangan). Pengawasan berkala tidak boleh kendor," jelasnya.

Masalah lain yang kerap muncul dalam pelaksanaan program besar adalah kurangnya keterpaduan antarinstitusi akibat ego sektoral.

"Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral," ucapnya.

Hubungan kerja sama yang kuat dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah dinilai menjadi kunci pengawasan yang efektif.

"Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar," tegasnya.

Pihak DPR berharap lembaga ini mampu memimpin perbaikan pemenuhan gizi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif di lapangan.

"BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat," imbuhnya.

Struktur kepemimpinan BGN kini resmi diserahkan kepada Nanik S Deyang bersama dua wakil baru, yaitu Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.