DPR Soroti Penunjukan Komisaris BUMN Tanpa Pengalaman Kompeten

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons sorotan publik terkait penetapan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai pada Minggu (5/7/2026).

Gelombang kritik muncul karena beberapa figur yang ditunjuk dianggap kurang cocok untuk menempati jabatan pengawasan tersebut. Hal ini memicu tanggapan dari pihak parlemen maupun perwakilan lembaga pemerintah, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memberikan penjelasan bahwa penunjukan komisaris dengan latar belakang yang beragam sengaja dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang baru dalam mengawal program-program pemerintah.

Qodari mencontohkan pengalamannya sendiri saat menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi yang tetap bisa berkontribusi memberikan alternatif solusi meski tidak memiliki latar belakang di inti bisnis tersebut.

"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," kata Qodari.

Ia menambahkan bahwa pemilihan komisaris dari berbagai latar belakang merupakan hal yang wajar di dunia korporasi, baik pada perusahaan pelat merah maupun sektor swasta. Menurutnya, peran utama komisaris adalah mengawasi serta memberikan gagasan kepada jajaran direksi.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa figur yang dipilih dipastikan telah memiliki bekal pengalaman manajerial di organisasi pemerintah ataupun swasta sebelumnya.

"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tutur Qodari.

Di sisi lain, legislatif meminta pemerintah untuk memperketat kriteria seleksi ke depan agar fungsi kontrol perusahaan negara berjalan optimal.

Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar proses penunjukan pejabat di internal perusahaan milik negara tersebut mengutamakan aspek profesionalisme.

"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," tegas Puan.