DPR Soroti Dapur SPPG dan Kasus Korupsi BGN

Pembenahan tata kelola internal Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan Komisi IX DPR RI usai pelantikan pejabat baru. Kebutuhan penataan ini mencakup dugaan keterlibatan pegawai internal dalam kepemilikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menekankan pentingnya kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, dalam membangun soliditas jajaran yang baru diangkat, seperti dilansir dari Detikcom.

"Kepala BGN yang baru diharapkan mampu memimpin dan menggerakkan pejabat-pejabat yang baru diangkat. Kekompakan dan soliditas menjadi penting," kata Yahya pada Kamis (23/7/2026).

Yahya turut mendorong pembersihan internal guna mencegah potensi konflik kepentingan di tubuh BGN.

"Juga harus dapat membersihkan kalangan internal, sebab ditengarai banyak pegawai BGN yang mempunyai dapur," ujarnya.

Tiga kebijakan utama dinilai perlu dilanjutkan, yaitu moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan efisiensi anggaran. Yahya meminta moratorium memiliki batas waktu dan klasifikasi yang jelas untuk kepastian dapur yang selesai dibangun.

"Terkait moratorium harus ada limitasi waktu supaya bisa memberikan kepastian bagi dapur-dapur yang sudah selesai dibangun. Harus dibuat klasifikasi dapur pada tahap mana yang bisa dilanjutkan dan dapur pada tahap mana yang tidak dapat dilanjutkan," katanya.

Selain masalah tata kelola, pemulihan citra BGN pascacatatan kasus korupsi menjadi perhatian mendesak demi menjaga kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya berharap Kepala BGN yang baru dapat memperbaiki citra BGN yang terpuruk di masyarakat akibat kasus korupsi. Kepala BGN yang baru harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa program MBG adalah program strategis yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya dalam menyiapkan SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045," tuturnya.

Merespons tuduhan kepemilikan dapur, Kepala BGN Sudaryono membantah keterlibatan dirinya maupun keluarga dalam pengelolaan SPPG atau dapur MBG.

"Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG," kata Sudaryono usai dilantik di Istana Negara pada Rabu (22/7/2026).

Sudaryono berkomitmen menertibkan tata kelola BGN agar pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran sesuai aturan.

"Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya.

Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," kata Sudaryono.