DPR RI Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025

Delapan fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 pada Selasa (7/7/2026). Persetujuan terhadap laporan keuangan tersebut, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz, tetap diiringi oleh penyampaian sejumlah catatan serta rekomendasi kritis dari berbagai fraksi mengenai pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai 92 persen, sementara realisasi Belanja Negara menyentuh angka 94 persen dengan defisit sebesar 2,81 persen dari PDB yang melampaui target awal sebesar 2,53 persen.

"Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara sehingga defisit bertambah Rp54 triliun suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat," kata Didik Haryadi, Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan.

Penilaian berbeda datang dari Fraksi Partai Golkar melalui Anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin yang berpandangan bahwa pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025 sudah berjalan cukup baik namun perlu peningkatan kualitas belanja. Selanjutnya, apresiasi diberikan oleh Fraksi Partai Gerindra atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.

Di sisi lain, Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mencermati fluktuasi nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2025 yang posisinya melemah melebihi target asumsi pemerintah. "Fraksi Partai Nasdem mencermati realisasi rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2025 sebesar Rp16.475 per dolar AS yang mengalami pelemahan jauh dari asumsi APBN sebesar Rp16.000 per dolar AS," kata Asep Wahyuwijaya, Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem.

Efek dari pelemahan kurs tersebut dinilai memicu capital outflow yang berdampak langsung pada beban utang negara serta pembengkakan subsidi energi. "Kami meminta pemerintah agar melakukan akselerasi pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta transformasi subsidi energi berbasis penerima manfaat agar lebih berhasil guna mengurangi eksposur fiskal terhadap fluktuasi kurs," kata Asep Wahyuwijaya, Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem. Catatan ekonomi lainnya datang dari Fraksi PKB yang menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen menunjukkan ketahanan nasional, sementara Fraksi PAN menekankan fungsi laporan ini sebagai instrumen evaluasi.

Fraksi PKS mengingatkan pengelolaan risiko fiskal beserta alokasi anggaran pendidikan, sedangkan Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan global demi pertumbuhan inklusif.

Seluruh pandangan dan catatan dari fraksi-fraksi tersebut kini diserahkan untuk melanjutkan pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di DPR RI.