Komisi XI DPR Setujui Realisasi PMN Empat BUMN Tahun 2026

Komisi XI DPR RI menyetujui laporan realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6/2026). Persetujuan ini diberikan setelah keempat perusahaan pelat merah tersebut melaporkan penyerapan dana modal negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mendukung rencana bisnis masing-masing perusahaan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Empat perusahaan yang menerima dana tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

KAI mengalokasikan dana tersebut untuk pengadaan kereta rel listrik (KRL) baru serta melakukan retrofit pada armada yang sudah ada demi menjaga efektivitas investasi pemerintah.

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoptimalkan PMN tunai tahun 2025 untuk mendukung tahapan pengadaan KRL baru dan retrofit armada, serta dioptimalkan sesuai rencana bisnis dan jadwal pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan, sehingga tidak berdampak pada ketergantungan pelayanan publik dan menimbulkan idle fund yang mengurangi efektivitas investasi pemerintah," ungkap Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun. Sementara itu, INKA memanfaatkan dana modal tersebut untuk memodernisasi fasilitas produksi dan melakukan integrasi transformasi digital demi meningkatkan daya saing domestik dengan tetap mematuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"PT Industri Kereta Api (Persero) mengoptimalkan penggunaan BMN Tunai Tahun 2025 untuk mendukung transformasi industri melalui modernisasi fasilitas produksi, pengembangan teknologi, dan integrasi transformasi digital guna pemenuhan sarana kereta api dalam negeri," tegas Misbakhun. Di sisi lain, Pelni menyerap dana modal negara untuk memperbarui armada kapal penumpang dengan fokus utama pada standar keselamatan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi laut.

"PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mengoptimalkan penggunaan BMN Tahun 2025 untuk pengadaan armada kapal penumpang baru sesuai tampilan yang ditentukan," jelas Misbakhun. Adapun SMF menggunakan dana tersebut untuk melakukan mitigasi terhadap fluktuasi kenaikan suku bunga Bank Indonesia agar pembiayaan perumahan subsidi bagi masyarakat tetap stabil. "Komisi XI DPR RI mengapresiasi efektivitas pelaksanaan penyertaan modal negara tunai Tahun 2026 terhadap PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) secara tepat guna, transparan, dan akuntabel," pungkas Misbakhun.

Sebagai langkah pengawasan ke depan, seluruh keempat BUMN tersebut kini diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan realisasi dana kepada Komisi XI DPR.