DPR RI Bahas Pokok Pokok RAPBN dan RKP Tahun 2027

Badan Anggaran DPR RI memaparkan laporan pokok-pokok hasil pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI pada Kamis (2/7/2026), seperti dilansir dari Bloombergtechnoz. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wijanto menyatakan bahwa laporan ini bakal berfungsi sebagai pedoman resmi dalam penyusunan RAPBN 2027 selanjutnya.

Kebijakan fiskal tahun 2027 mengusung tema 'Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', sedangkan RKP 2027 bertema 'Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri'.

"Program Kerja Prioritas Nasional 2027 terdiri dari 8 klaster," ujar Wihadi dalam pidatonya di Rapat Paripurna, Kamis (2/7/2026). Kelompok prioritas tersebut mencakup klaster kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Pemerintah bersama DPR menetapkan sejumlah indikator capaian pembangunan yang ingin diraih pada periode anggaran tersebut. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5%, dengan target GNI per kapita mencapai US$5.600 sampai US$5.840 atau setara Rp96,4 juta.

Target sosial mencakup tingkat kemiskinan di angka 6% sampai 6,5%, kemiskinan ekstrem sebesar 0%, rasio gini 0,362 hingga 0,367, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,3% sampai 4,87%. Indikator lainnya meliputi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 39,57%, indeks kualitas lingkungan hidup 76,84, dan indeks modal manusia 0,575. Untuk sektor kesejahteraan, target indikator petani berada di angka 0,8038 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 126 hingga 128, serta Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 106 sampai 110.

Pemerintah juga membidik proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 40,81%, dengan total penciptaan lapangan kerja baru 2027 mencapai 2,57% hingga 3,49%.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Selain indikator pembangunan, rapat paripurna ini juga menyepakati kerangka asumsi makro yang menjadi landasan perhitungan keuangan negara. Laju inflasi diperkirakan terkendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5%, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di antara Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS. Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun disepakati pada level 6,5% hingga 7,3%, dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar US$70 sampai US$95 per barel.

Sektor energi ditargetkan mencapai lifting minyak bumi sebesar 605.000 hingga 620.000 barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 915.000 sampai 990.000 barel setara minyak per hari.