DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Dana SAL Pemerintah di Himbara

Komisi XI DPR RI menggelar rapat tertutup bersama seluruh Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (6/7/2026), guna membahas kinerja penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di perbankan.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, agenda yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB tersebut baru berlangsung pukul 14.00 WIB hingga selesai pada pukul 17.40 WIB. Seluruh pimpinan puncak bank pelat merah hadir dalam pertemuan tersebut, meliputi Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI.

Seusai pertemuan, para direktur utama Himbara memilih untuk tidak memberikan banyak komentar mengenai hasil pembahasan mengenai kinerja SAL tersebut. Direktur Utama BRI Hery Gunardi hanya memberikan respons singkat saat ditemui oleh awak media.

"Nanti, nanti. Tanya yang lain. Sorry, sorry," kata Hery singkat.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo ketika dimintai keterangan mengenai hasil rapat.

"Saya enggak bisa komen ya," ujarnya.

Selanjutnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga enggan memberikan penjelasan mendalam terkait materi rapat kinerja dana pemerintah tersebut.

"Kita cuma ngobrol doang kok, ah gue balik dulu ya," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan memberikan sedikit gambaran mengenai poin yang menjadi fokus dalam pembahasan bersama dewan.

"SAL lebih kepada membahas penyaluran segala macam. Kita ikuti seperti yang diarahkan pemerintah," ucapnya singkat.

Diwawancarai terpisah, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan penjelasan mengenai alasan pelaksanaan rapat secara tertutup, yakni menyangkut isu penyaluran kredit dan situasi likuiditas. Langkah ini diambil agar informasi yang memerlukan verifikasi tidak memicu perdebatan sebelum ada keputusan permanen.

"Rapat tertutup karena kita ingin mendengarkan kebutuhannya Himbara soal SAL itu seperti apa dan kita ingin mendengarkan secara khusus apa saja yang menjadi isu di dalam penyaluran kredit Himbara terkait dengan SAL itu," ujar Misbakhun.

Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa legislatif bersama Himbara direncanakan bakal melakukan pertemuan lanjutan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Ya kan harus disinkronkan harus disamakan persepsinya, kebutuhan di industri perbankan khususnya Himbara seperti apa. Terus kemudian kebijakan likuiditas itu seperti apa dari Bank Indonesia. Kemudian masalah undisbursed loan yang menurut data bank sentral maupun pengawas bank itu seperti apa," ungkapnya.

Sebelumnya pada Senin (29/6/2026), Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengonfirmasi total SAL pemerintah yang ditempatkan di perbankan mencapai Rp381 triliun demi mendorong likuiditas di tengah tingginya permintaan kredit. Dana siaga tersebut ditegaskan akan disimpan di perbankan hingga Desember 2026 meski sempat ada penarikan senilai Rp110 triliun pada bulan ini.

"Dari Rp281 triliun kan awalnya, Rp110 triliun ditarik bulan ini. [mau] dikembalikan lagi Rp110 triliun jadi tetap Rp281 triliun. Iya, sebentar lagi lah, segera lah [dikembalikan]. Itu dijaga sampai dengan bulan Desember 2026," kata Juda ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (29/6/2026).