DPR Minta Pemerintah Tidak Buka Draf RUU Kamsiber ke Publik

Komisi I DPR meminta jajarannya dan pemerintah untuk tidak membuka draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke publik guna mencegah potensi munculnya hoaks. Penegasan tersebut disampaikan usai penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada pemerintah di ruang rapat Komisi I DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (29/6/2026).

Pihak parlemen menitipkan proses kelanjutan draf regulasi ini kepada pemerintah, seperti dilansir dari Detikcom. Secara khusus, pesan diarahkan kepada Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej agar mempersiapkan jajaran yang kompeten dalam mengawal pembahasan undang-undang tersebut.

"Dari pemerintah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Hanya mohon Pak Edward, tolonglah bentuk tim yang kuat. Tim yang rajin. Rajin itu penting, Pak, karena biasanya kayak gini sangat menjemukan," kata Utut Adianto, Ketua Komisi I DPR.

Permintaan untuk menutup akses draf regulasi dari masyarakat luas pada fase ini didasari oleh kekhawatiran terhadap disinformasi. Publik baru akan diberikan akses terhadap materi draf jika pembahasan telah mencapai tahapan yang dinilai krusial dan membutuhkan masukan eksternal.

"Mohon juga di tahapan ini saya meminta untuk draf-draf ini sebaiknya tidak perlu keluar dulu, karena nanti terlalu banyak hoaks. Nanti kalau kita sudah bahas sampai tahapan, kalau memang dibutuhkan kita beri kepada publik. Ibu-bapak, seperti itu, yang lainnya sudah seperti biasa," ucap Utut Adianto.

Pemerintah menyambut positif penyerahan berkas draf regulasi dari pihak legislatif tersebut. Langkah lanjutan segera dipersiapkan oleh kementerian terkait untuk menyusun respons resmi terhadap daftar masalah yang diberikan.

"Selanjutnya kami akan melakukan rapat internal untuk menanggapi DIM dari DPR dan akan segera kami memberitahukan kepada pihak Panja untuk kapan kita bisa mulai membahas," ujar Edward Omar Sharif Hiariej, Wamenkum.