DPR Minta BNPB Integrasikan Data Hadapi Kemarau dan El Nino

Komisi IV DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoordinasikan pengumpulan data ancaman dan potensi dampak musim kemarau serta El Nino pada Rabu (29/7/2026), guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah integrasi pemetaan tersebut dinilai krusial mengingat setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik risiko bencana yang beragam.

"Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Politikus PDIP ini menggarisbawahi perlunya perhatian khusus pada daerah rawan seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang rutin dilanda kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah, akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran," terang Alex.

Ia juga mendorong Kementerian Kehutanan agar bertindak sebagai penggerak utama dalam memitigasi bahaya Karhutla secara berkelanjutan.

"Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," tegas Alex.

Penyiapan sarana pelindung bagi tim lapangan serta keselamatan personel pemadam di lapangan turut menjadi poin utama penjelasannya.

"Kementerian Kehutanan, harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi," sambungnya.

Alex menyoroti pula minimnya perlengkapan pelindung diri petugas pemadam di tengah kondisi medan yang berat.

"Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa," ujarnya.

Sektor ketahanan pangan turut menjadi sorotan agar Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah memperkuat kearifan lokal dalam menjaga ketersediaan air pasokan beras.

"Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras," tegas Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan sampai Oktober 2026, dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Juli hingga September 2026.