DPR Kritik Rendahnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo melayangkan kritik tajam terhadap rendahnya angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam rapat kerja bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta pada Rabu (17/6/2026).

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, legislator tersebut menyoroti posisi Indonesia yang berada di peringkat paling bawah se-ASEAN dalam hal penyerapan turis asing. Pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun oleh Kementerian Pariwisata juga menjadi sasaran evaluasi karena dinilai bukan solusi utama perkembangan sektor ini.

Yoyok menekankan bahwa pengelolaan pariwisata tidak melulu soal besaran modal finansial, melainkan pada efektivitas strategi penyerapan pasar luar negeri.

"Kita punya istilah tidak ada akar, rotan pun jadi, ini negara berkali-kali njenengan sebut juga, Singapura, Thailand, Malaysia, contohnya Malaysia ini kan separonya (anggaran Pariwisata) dari Singapura, tapi faktanya di 2026 sekarang Singapura jadi negara nomor 1 kunjungan wisata luar negerinya ke Malaysia. Jadi menurut saya tidak semua tergantung dari modal, walau modal juga faktor utama," kata Yoyok, Anggota Komisi VII DPR RI.

Kritik lanjutan diarahkan kepada Menpar Widiyanti yang dinilai terlalu berbangga dengan potensi pariwisata nasional di peringkat kedua setelah Malaysia, padahal pergerakannya saat ini masih didominasi oleh perputaran domestik.

"Itu sama juga itu duitnya rakyat juga, dari saku atas hanya pindah ke saku bawah," ucap Yoyok, Anggota Komisi VII DPR RI.

Ia membeberkan realita posisi Indonesia yang kalah bersaing dengan negara tetangga di Asia Tenggara meskipun memiliki destinasi kelas dunia seperti Labuan Bajo, Raja Ampat, Borobudur, Bali, dan Lombok.

"Faktanya adalah bahwa kunjungan wisman yang ke Indonesia di negara ASEAN saja kita nomor 5 loh bu, nomor 5 paling buncit itu, padahal kita tahu gimana potensi alam kita, kita ada Labuan Bajo, ada Raja Ampat, ada Borobudur, ada Bali, ada Lombok, yang diakui dunia," ujar Yoyok, Anggota Komisi VII DPR RI.

Tingginya harga tiket pesawat domestik dan kendala aksesibilitas menuju objek wisata diidentifikasi sebagai hambatan utama yang memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk usulan penurunan harga avtur khusus wisata.

"Persoalan Pariwisata di dalam negeri kita itu salah satu yang menghambat bu biaya pesawat e larang bu, ini contoh gimana dari Singapura ke Bangkok itu jauh lebih murah daripada Jakarta ke Raja Ampat. Kemudian ditambah lagi dari bandara ke objek wisata masih perjalanannya jauh banget," jelas Yoyok, Anggota Komisi VII DPR RI.

Koordinasi aktif dengan instansi terkait sangat diperlukan untuk mengeksekusi langkah teknis penyesuaian biaya operasional penerbangan tersebut.

"Oleh karenanya yang perlu njenengan lakukan coba njenengan koordinasi dengan lintas instansi terkait, itu avtur minta diturunin khusus untuk wisata, jadi nggak pakai biaya kan, njenengan yang maju ke sana, saya nggak tahu caranya karena ini tugas njenengan," lanjut Yoyok, Anggota Komisi VII DPR RI.

Selain masalah akomodasi, kelonggaran kebijakan visa bagi negara potensial seperti India, China, dan Timur Tengah disarankan segera diimplementasikan guna mendongkrak raihan devisa negara.

"Malaysia dan Thailand ini visanya longgar banget akan open visa bagi China dan India. Kemudian saya sarankan ke njenengan, nggak pakai biaya nih, harus koordinasi dengan Imigrasi gimana caranya visa untuk India, China, dan Timur Tengah, coba diperlonggar, ini kan untuk devisa, kenapa tetangga bisa kita nggak bisa? Kalau bisa ini dilakukan," tutur Yoyok, Anggota Komisi VII DPR RI.