DPR Dukung Perluasan Bebas Visa Kunjungan untuk Dorong Ekonomi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meyakini bahwa kebijakan perluasan bebas visa kunjungan (BVK) dapat menggerakkan berbagai sektor ekonomi domestik serta menjadi katalisator peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada Sabtu (27/6/2026).

Dukungan terhadap usulan kebijakan yang dilansir dari Detik Travel ini dinilai mampu memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di kancah global. Evita menyatakan bahwa dampak positif dari kebijakan ini akan meluas ke berbagai lini sektor usaha di dalam negeri.

"Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja," kata Evita dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (27/6/2026).

Akses masuk yang mudah dinilai menjadi strategi krusial yang sudah diterapkan oleh negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Mengenai kekhawatiran penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa yang sempat dikaji Direktorat Jenderal Imigrasi, Evita menganggap kajian kehati-hatian tersebut sebagai hal wajar, namun ia menekankan agar fokus perhatian dialihkan pada keuntungan ekonomi bersih yang lebih luas.

"Kami harus melihat ini dari sisi manfaat ekonomi bersih. Kalau wisatawan yang datang meningkat dan berkualitas, dampaknya ke ekonomi bisa jauh lebih besar dibanding PNBP yang hilang," ujar Evita.

Penetapan kebijakan perluasan ini dipandang perlu mengutamakan aspek selektivitas dan keamanan negara di samping mengejar pertumbuhan investasi dan pariwisata. Keseimbangan seluruh faktor tersebut menjadi kunci utama dalam penerapan regulasi yang baru.

"Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional," kata Evita.

Usulan perluasan BVK ini awalnya diajukan oleh Kementerian Pariwisata dengan menerapkan skema selektif menggunakan formula 8+1. Target negara penerima manfaat ini mencakup wilayah yang potensial mendatangkan turis berkualitas tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarus, hingga Kazakhstan.