DPR Dukung Moratorium Dapur Badan Gizi Nasional Demi Efisiensi Anggaran

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna mendorong transformasi model penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis sekolah pada Senin (8/6/2026).

Keputusan penghentian sementara pendaftaran dapur baru tersebut diambil pimpinan baru BGN untuk mengoptimalkan penataan pelaksanaan program. Kebijakan ini dinilai menjadi momentum tepat dalam membenahi tata kelola distribusi pangan bagi masyarakat, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pengalihan model pengelolaan ke fasilitas sekolah dipercaya mampu membuat target penerima manfaat menjadi lebih tepat sasaran. Charles Honoris menekankan pentingnya keterlibatan komunitas sekolah dalam mengawal program ini secara berkala.

"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Penerapan sistem mandiri di sekolah diproyeksikan dapat memangkas jalur logistik yang panjang. Hal tersebut juga dinilai mempermudah pengawasan kualitas pangan secara harian.

"Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Konsep dapur berbasis sekolah dipandang selaras dengan esensi utama program intervensi gizi nasional. Pihak sekolah dapat ikut memantau perkembangan kesehatan para siswa secara berkala.

"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Langkah ini dinilai efisien karena mengoptimalkan sarana prasarana yang sudah ada di lapangan. Anggaran negara pun dapat dialokasikan secara lebih cermat.

"Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," tambah Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Kebijakan penataan ulang ini disambut positif oleh jajaran legislatif demi kemajuan status kesehatan publik. Fokus pada kualitas hidangan menjadi poin utama yang diapresiasi.

"Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran focus dari kuantitas menjadi kualitas MBG," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Standardisasi mutu makanan diharapkan menjadi hasil akhir dari evaluasi menyeluruh ini. Program nasional tersebut diharapkan membawa dampak riil yang berkelanjutan.

"Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," sambung Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Penundaan ekspansi fisik dinilai logis mengingat kondisi finansial negara yang sedang mengalami tekanan ekonomi. BGN mendapatkan waktu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

"Serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan. Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," imbuh Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Sebelumnya, manajemen BGN mengonfirmasi pembekuan sementara pendaftaran titik dapur baru demi penghematan kas negara. Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan rencana kerja instansinya dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (4/6/2026).

"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Nanik S. Deyang, Kepala BGN.

Terdapat skema prioritas yang disusun BGN, mencakup penataan ulang target sasaran hingga penundaan proyek fisik dapur. Langkah-langkah tersebut diambil sebagai strategi awal perbaikan program.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujar Nanik S. Deyang, Kepala BGN.