DPR Dukung Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis Anak SMA

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI tengah mengkaji rencana penghentian pemberian program Makan Bergizi Gratis bagi siswa SMA, khususnya dari kalangan mampu, demi mengefisiensikan anggaran negara pada Selasa (16/6/2026).

Dilansir dari Detikcom, rencana pemangkasan alokasi ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 8 juta jumlah penerima manfaat. Langkah penyesuaian dilakukan menyusul adanya kebijakan efisiensi pagu indikatif di internal Badan Gizi Nasional yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan dukungannya terhadap rencana perbaikan skema penyaluran bantuan pemenuhan gizi tersebut agar lebih tepat sasaran.

"Saya berpendapat langkah untuk menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak dipertimbangkan, tetapi memang harus dilakukan sebagai bagian dari refocusing program," ujar Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Politisi tersebut menilai alokasi dana dari negara semestinya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan menghadapi masalah kekurangan gizi kronis.

"Kita harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dan kebutuhan akan intervensi negara. Semua anak tentu membutuhkan makanan bergizi, tetapi tidak semua anak membutuhkan subsidi makan dari negara. Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, bantuan pemerintah harus diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan," sambung Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar pelajar tingkat SMA telah melewati fase pertumbuhan krusial sehingga dampak intervensinya tidak sebesar jika diberikan kepada balita.

"Saya justru melihat kepemimpinan baru di BGN harus berani melakukan desain ulang program secara menyeluruh. Jika penerima manfaat difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari keluarga desil 1 sampai 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 25 juta orang. Bahkan jika siswa SMA tidak lagi menjadi sasaran program, jumlah tersebut bisa lebih rendah lagi," lanjut Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Charles menegaskan status keberhasilan program ini diukur dari peningkatan kualitas dampak gizi yang nyata bagi masyarakat, bukan dari kuantitas logistik yang tersalurkan.

"Parameter keberhasilan MBG seharusnya bukan berapa banyak ompreng yang dibagikan, melainkan seberapa besar perbaikan status gizi yang berhasil dicapai. Fokus program harus bergeser dari kuantitas penerima manfaat menuju kualitas dampak yang dihasilkan," sambung Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Pandangan serupa juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago yang menyarankan pembatasan jenjang penerima sejak awal perencanaan.

"Sedari awal saya usul cukup anak TK sampai SMP saja seperti di Jepang, untuk eliminasi stunting, yang diberikan hanya untuk ibu hamil keluarga miskin, anak balita dan anak dengan gizi buruk," kata Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem.

Meskipun demikian, Irma memberikan catatan pengebrukan bagi pelajar SMA yang berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi tetap perlu dipertimbangkan untuk aspek bantuan sosial.

"Untuk anak SMA di wilayah miskin infonya masih diberikan, setidaknya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Jika dikaitkan dengan peningkatan gizi agar dapat meningkatkan imunitas tubuh tentu bagus, tetapi tidak untuk peningkatan IQ," lanjut Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan pihaknya kini bergerak melakukan pemetaan ulang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain," kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Koordinasi teknis lintas kementerian diarahkan untuk mengamankan periode emas pertumbuhan anak semenjak berada di dalam kandungan.

"Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya," sambung Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Agustina menyatakan penyesuaian angka nominal pagu anggaran saat ini masih digodok internal sebelum dipaparkan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Ia mencontohkan bahwa siswa sekolah kategori ekonomi atas dengan kapasitas finansial yang tinggi tidak selayaknya dibiayai oleh subsidi makan gratis negara.

"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya," kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Melalui kebijakan pemangkasan kelompok tersebut, BGN mengonfirmasi akan terjadi pengurangan target sasaran penerima secara signifikan.

"Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," tambah Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.