DPR Minta Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi di Sumbar Sesuai HET

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi di Sumatera Barat dipastikan sampai ke masyarakat dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan.

Andre mengatakan pemerintah dan Pertamina harus memastikan distribusi LPG di Sumbar berjalan lancar dan harga sesuai HET. Ia mendapat laporan adanya kelangkaan dan penjualan di atas HET di Kota Padang, yang harus segera ditindaklanjuti.

"Di Padang HET-nya Rp 17 ribu. Seharusnya tidak boleh ada harga Rp 21 ribu," tegas Andre saat membuka Sosialisasi Keamanan dan Distribusi Subsidi LPG di Padang, Minggu (23/8), dilansir dari Detikcom.

Andre menyatakan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk membeli LPG 3 kg sesuai HET.

"Nanti masyarakat beli LPG 3 kg di Kopdes Merah Putih. Di sana harganya sesuai HET. Tinggal konsumen mau beli di pangkalan atau di Kopdes Merah Putih," ujarnya.

Ia menegaskan LPG 3 kg adalah barang bersubsidi dan tidak boleh dijual dengan harga tinggi atau langka, karena harga normalnya sudah ditekan oleh subsidi pemerintah.

Sales Branch Manager Sumbar III Gas Pertamina, Muhammad Bima Habibi Alamsyah, menjelaskan LPG 3 kg adalah barang bersubsidi yang memerlukan pengawasan ketat. Ia mengingatkan masyarakat untuk memastikan berat tabung dan isinya total 8 kg dan memperhatikan keamanan penggunaan LPG.

"Jika totalnya kurang dari 8 kg bisa dikomplain ke penjualnya," ujar Bima.

Bima juga menyampaikan LPG 3 kg tidak hanya untuk memasak, tapi juga dipakai petani dan nelayan. Pasokan di Sumbar berasal dari Depot LPG Teluk Kabung dengan pengiriman setiap tiga sampai empat hari.

Menurut Bima, pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan kuota LPG 3 kg per daerah, yang disalurkan oleh Pertamina ke agen dan pangkalan. Ia menegaskan LPG 3 kg hanya untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani, dan pelaku usaha harus menggunakan LPG nonsubsidi.

"LPG 3 kg harus tepat guna, tepat jumlah dan tepat manfaatnya," kata Bima.

Bima mendorong masyarakat ikut mengawasi distribusi LPG bersubsidi dan melaporkan jika ada penjualan di atas HET atau penyaluran di luar wilayah resmi.

Anggota Hiswana Migas, Rachmad Wijaya, menegaskan distribusi LPG 3 kg harus diperkuat dengan rantai pasok tertib dan transparan. Ia mengajak masyarakat mengawasi pangkalan agar tidak ada penimbunan atau permainan harga.

"Setiap mata rantai distribusi harus dijaga agar LPG 3 kg benar-benar diterima oleh yang berhak," ujar Rachmad.