DPR Desak Penanganan Cepat Bencana Gempa Magnitudo 7 di NTT

Bencana gempa bumi dengan magnitudo 7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan mengakibatkan puluhan warga meninggal dunia, Minggu (16/8/2026). Musibah yang menimpa masyarakat Flores tersebut memicu respons mendesak dari jajaran Komisi VIII DPR RI, seperti dilansir dari Detikcom.

Kapoksi PDIP Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, memberikan pernyataan terkait bencana yang menimpa warga setempat.

"Duka ini adalah duka kita bersama. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan," kata Selly.

Legislator tersebut mendorong pelaksanaan pendataan korban jiwa serta pemenuhan kebutuhan pengungsian secara cepat dan menyeluruh. Prioritas bantuan mencakup makanan, air bersih, pasokan obat-obatan, tenaga medis, hingga fasilitas penunjang untuk anak-anak sekolah.

"Anak-anak jangan sampai kehilangan rasa aman dan kesempatan untuk belajar hanya karena mereka menjadi korban bencana. Begitu pula lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya harus mendapat perhatian khusus," ucap Selly.

Bantuan dan penanganan darurat diharapkan dapat menjangkau seluruh kawasan terdampak tanpa ada wilayah terisolasi yang terlewatkan.

"Saya ingin menegaskan bahwa dalam keadaan seperti ini masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang nyata, bukan hanya bantuan, tetapi juga rasa aman dan kepastian bahwa mereka tidak sendirian," ujar Selly.

Penanganan terhadap korban di daerah bencana harus dioptimalkan demi memastikan masyarakat bisa kembali bangkit.

"Selamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan, kuatkan mereka yang sedang kehilangan, dan pastikan negara terus bersama masyarakat Flores sampai mereka mampu bangkit dan kembali menjalani kehidupannya," kata Selly.

Dorongan serupa disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang yang meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana segera bertindak di lokasi kejadian.

"Saya kira langkah kedaruratan harus segera diambil, berharap dengan pejabat di daerah sepertinya itu sulit karena mereka juga terdampak, maka kita yang tidak terdampak ini harus segera menangani," kata Marwan.

Evakuasi dan identifikasi korban jiwa serta bantuan bagi warga selamat harus dilakukan secara sigap agar kinerja penanganan bencana tidak dinilai lambat.

"Kita mendorong pemerintah jangan sampai nanti dianggap pemerintah ini tidak punya kapasitas menangani kebencanaan," ucap Marwan.

Kementerian dan lembaga terkait diimbau langsung bergerak ke lapangan membawa peralatan darurat ketimbang melakukan rapat koordinasi yang memakan waktu.

"Jadi penanganan kedaruratan itu penting. Kehadiran itu yang kita butuhkan ketimbang mendiskusikan apa yang bisa…, jadi langsung aja. Kan sudah tahu kita ini bahwa skalanya di atas 7, itu dahsyat, pasti banyak korbannya.

Sudah bawa aja, bawa tenda, genset, dan lain-lain, nanti di lapangan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sekarang melakukan koordinasi dulu, itu terlambat, harus segera berangkat aja," ujar Marwan.

Duka cita atas timbulnya korban jiwa akibat bencana ini turut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko.

"Kita pastinya turut berbela sungkawa atas musibah tersebut. Kita harapkan seluruh stakeholder (BNPB, Kemensos dan pemerintah daerah) bahu membahu untuk segera menangani segala masalah masyarakat," ucap Singgih.