DPR Cecar Gubernur BI saat Rupiah Melemah ke Rp17.728 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot hingga menyentuh angka Rp17.728 pada Selasa, 19 Mei 2026 siang akibat tekanan ekonomi global dan domestik. Kondisi ini memicu kritik tajam dari Komisi XI DPR RI yang menyoroti efektivitas kebijakan moneter serta lonjakan harta kekayaan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Data perdagangan pada Selasa pukul 11.02 WIB menunjukkan mata uang Garuda melemah 60 poin atau 0,34 persen dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di level Rp17.668 per dolar AS. Pelemahan ini juga dikonfirmasi oleh data Yahoo Finance dan Bloomberg yang menunjukkan tren penurunan sejak awal pekan di kisaran Rp17.600 hingga Rp17.680 per dolar AS.

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjento menilai pelemahan rupiah dipicu oleh dampak konflik Timur Tengah yang berimbas pada kenaikan harga minyak mentah global di atas 100 dolar AS per barel dan inflasi di AS.

"Ini masih euforia konflik Timur Tengah yang merembet kemana-mana seperti kenaikan harga minyak mentah dan inflasi," ujar Ariston Tjendra kepada ANTARA.

Ariston menambahkan bahwa lonjakan ekspektasi inflasi AS mendorong kenaikan yield obligasi pemerintah AS untuk tenor 2 tahun ke 4,105 persen, 10 tahun ke 4,631 persen, dan 30 tahun ke 5,159 persen. Penguatan yield ini memicu penguatan dolar AS secara global.

"Selain itu, ini lagi bulan dividen, repatriasi dividen keluar negeri yang meningkatkan permintaan dolar AS juga menekan rupiah," ungkap Ariston Tjendra.

Situasi ini memicu reaksi keras dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dan Bank Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyinggung keresahan masyarakat terkait keterpurukan nilai tukar mata uang nasional.

"Kita tahu kurs sudah Rp17.600, bahkan muncul ejekan kalau Rp17.845 maka Indonesia merdeka katanya," ujar Harris Turino dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen.

Harris mempertanyakan keampuhan intervensi yang telah dilakukan oleh bank sentral selama ini karena rupiah tetap mengalami depresiasi secara terus-menerus.

"Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?" tanya Harris Turino.

Politikus tersebut mendesak agar otoritas moneter bersikap terbuka mengenai faktor domestik yang turut memperparah keadaan, seperti defisit transaksi berjalan, hengkangnya modal asing, dan penurunan kepercayaan investor.

"Penyebabnya bapak katakan adalah tekanan global sangat besar ini diakui, tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik," ujar Harris Turino.

Kritik lebih keras dilayangkan oleh anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio, yang menuntut akuntabilitas tertinggi dari pimpinan bank sentral. Primus mendesak Gubernur BI untuk bersikap ksatria mengundurkan diri dari jabatannya demi menjaga kehormatan lembaga, merujuk pada tradisi pertanggungjawaban pejabat di Jepang atau Korea Selatan.

Di sisi lain, publik juga menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Perry Warjiyo yang melonjak hingga 600 persen dalam kurun waktu satu dekade, dari Rp12 miliar pada 2015 menjadi Rp72,69 miliar pada 2024. Aset tersebut didominasi tanah dan bangunan senilai Rp52,3 miliar serta sebuah mobil mewah Mercedes Benz S450 tahun 2023 seharga Rp2,43 miliar.

Menanggapi berbagai desakan tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan tetap optimis rupiah akan berbalik menguat ke kisaran Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar AS pada Juli-Agustus setelah musim pembagian dividen selesai.

Perry menjelaskan bahwa bank sentral telah mengimplementasikan tujuh langkah strategis untuk memperkuat nilai tukar, termasuk melipatgandakan intervensi di pasar spot, DNDF, dan NDF.

"Kami tingkatkan dosis untuk intervensi. Dosisnya kami tingkatkan," ujar Perry Warjiyo.

Langkah intervensi tersebut telah menurunkan cadangan devisa Indonesia sekitar US$10 miliar, namun Perry menegaskan posisi instrumen pendukung tersebut masih berada dalam batas aman standar IMF.

"Penurunan cadangan devisa yang sekitar US$10 miliar itu baru sebagian saja intervensi yang tunai ini karena yang sebagian besar lebih dari dua per tiga itu adalah untuk secara swap sama hedging," ujar Perry Warjiyo.

Strategi kedua yang ditempuh adalah mengerek suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia demi memicu kembalinya aliran modal luar negeri ke dalam pasar domestik.

"Kami sudah mulai menaikkan suku bunga instrumen moneter SRBI hampir 100 basis poin," ujar Perry Warjiyo.

Sejak Januari 2025, BI-Rate dipertahankan pada level 4,75 persen, sementara suku bunga SRBI tenor 12 bulan dinaikkan ke posisi 6,41 persen.

"Yang tempo hari banyak outflow, sekarang jadi inflow," ucap Perry Warjiyo.

Langkah ketiga melibatkan pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder untuk menjaga likuiditas agar pasar tidak mengalami kekeringan modal akibat intervensi valas. Hingga Mei 2026, BI mencatat telah membeli SBN senilai Rp133,39 triliun, menyusul realisasi pembelian sebesar Rp332,14 triliun pada tahun 2025.

"Kami jual yang jangka pendek karena inflownya jangka pendek dan kami beli jangka panjang supaya yield SBN-nya tidak naik terlalu tinggi," ujarnya.

Untuk membatasi spekulasi, BI juga memperketat batas pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu sejak April 2026, dan akan dipangkas kembali menjadi US$25 ribu mulai Juni 2026. Selain itu, BI mengoptimalkan skema Local Currency Transaction (LCT) bersama yuan China yang terhubung langsung dengan Hong Kong.

"Kami sudah ada transaksi rupiah-yuan di dalam negeri yang nyambung dengan Hongkong, dengan China," kata Perry Warjiyo.

Sebagai langkah terakhir, Bank Indonesia mengintensifkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pembelian valuta asing dalam nominal besar yang dilakukan oleh sektor perbankan maupun korporasi komersial.

"Pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang melakukan transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar," ujar Perry Warjiyo.