DPR Minta Pemerintah Antisipasi Kekeringan Parah di Beberapa Wilayah

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan pemerintah agar tidak lengah menghadapi potensi kekeringan berat yang diprediksi BMKG terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama pada puncak musim kemarau Agustus hingga September 2026.

Daniel mengatakan Komisi IV DPR sudah berkali-kali memperingatkan pemerintah, namun saat ini fokus harus bergeser dari pencegahan ke pengendalian dampak kekeringan yang sudah mulai dirasakan masyarakat.

"Kami saat raker secara tegas telah wanti-wanti kepada pemerintah agar tidak lengah menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi para pakar iklim menjadi yang terkuat dalam 150 tahun terakhir, El Nino kuat yang kita hadapi saat ini adalah faktor alam yang memang harus diantisipasi dengan berbagai cara. Namun perlu saya tegaskan, kondisi kita sekarang sudah bergeser dari tahap pencegahan ke tahap pengendalian dampak," ujar Daniel Johan, Sabtu (1/8/2026).

Daniel mengungkapkan banyak daerah, khususnya di Kalimantan, sudah hampir dua bulan tidak diguyur hujan. Titik hotspot dan kabut asap mulai bermunculan. Data dari 93 kecamatan di Jawa Barat yang terdampak kekeringan menjadi alarm keras bahwa krisis ini butuh respons cepat.

"Ini karena dampaknya sudah nyata dirasakan masyarakat, di banyak daerah hujan sudah hampir dua bulan tidak turun, dan khususnya di Kalimantan, titik-titik hotspot serta kabut asap sudah mulai bermunculan. Data 93 kecamatan di Jawa Barat yang dilanda kekeringan ini juga jadi alarm keras bahwa krisis ini sudah masuk ke tahap yang butuh respons cepat," ujar dia.

Daniel menyebut ada dua langkah yang harus dilakukan pemerintah secara hati-hati. Pertama, pengeboran sumur darurat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dengan pengelolaan yang mencegah kerusakan air tanah jangka panjang.

"Pertama, pengeboran sumur darurat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tapi ini harus dikendalikan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan degradasi air tanah jangka panjang, jangan sampai solusi darurat hari ini jadi masalah baru esok hari. Kedua, rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak kekeringan dan titik api," kata Daniel.

Dia juga menegaskan Komisi IV DPR akan terus memantau situasi, terutama terkait ketahanan pangan dan produksi pertanian yang paling rentan terdampak. Daniel mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk berkoordinasi mempercepat mitigasi agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Jangan sampai penanganannya lambat karena masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri. Tentu dukungan politik anggaran pasti kami dorong agar pendanaan penangan kekeringan ini dapat dialokasikan dan mengambil dari anggaran lain yang bisa direalokasi, karena jika anggaran tidak cukup maka berdampak pada penangan dan multiplier efek buruknya sangat besar, kita tidak inginkan maka anggaran harus siap sedia karena ini bisa dikategorikan sebagai keadaan darurat," ujar dia.

Menurut BMKG, puncak kemarau tahun 2026 diprediksi terjadi pada Agustus hingga September. Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan.

Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah tersebut diperkirakan masih di bawah normal hingga awal Oktober 2026, sehingga potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini.

"Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi pada puncak kemarau Agustus-September 2026 adalah sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan. Daerah-daerah ini diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober sebelum hujan mulai kembali masuk," kata Guswanto, Jumat (31/7).

Guswanto juga menyebut Pulau Jawa sangat rentan terdampak karena curah hujan rendah dan kebutuhan air tinggi akibat aktivitas pertanian dan kepadatan penduduk. Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan menghadapi kemarau panjang dengan risiko kebakaran hutan meningkat.

Di Kalimantan Selatan dan Tengah, curah hujan rendah berpotensi menambah titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan. Sulawesi Selatan juga mengalami defisit hujan hingga September yang dapat berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air.

"Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Awal musim hujan mulai masuk pada Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan akan meluas pada November," ujar Guswanto.

Berita ini dilansir dari Detikcom.