Penguatan Dolar AS Mulai Menekan Pengusaha Pusat Perbelanjaan

Lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mulai menekan operasional para pengusaha pusat perbelanjaan di Indonesia akibat membengkaknya biaya energi serta logistik. Kondisi beban biaya yang meninggi tersebut disampaikan oleh pengurus asosiasi pengusaha mal dan ritel dalam sebuah acara di Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Dilansir dari Detik Finance, kenaikan beban operasional ini bertumpu pada komponen biaya logistik serta harga gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG). Formula penentuan harga gas CNG yang masih terikat dengan kurs dolar AS menyebabkan fluktuasi biaya energi tersebut terus merangkak naik setiap bulannya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menjelaskan bahwa pengelola mal kini dihadapkan pada situasi dilematis karena lonjakan pengeluaran terjadi di tengah periode sepi kunjungan.

"Saat ini kalau boleh izin kami ingin melaporkan bahwa biaya-biaya operasional di pusat perbelanjaan meningkat, terutama dari sisi biaya logistik," ujar Alphonzus Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Pihak pengelola tidak dapat langsung membebankan penambahan beban ini kepada para penyewa toko demi menjaga stabilitas usaha di dalam mal.

"Kemudian harga gas, karena CNG itu ada unsur nilai USD-nya, dolar Amerika Serikat, sehingga kami mengalami biaya naik gas setiap bulan," terang Alphonzus Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Tekanan ini diprediksi akan berlanjut dan memengaruhi harga jual produk ke konsumen jelang habisnya persediaan barang lama.

"Namun di satu sisi kami pusat perbelanjaan tidak bisa menaikkan kepada para penyewa, ataupun harus selektif, karena sedang berada di low season. Penjualan sedang belum maksimal, tetapi biaya operasi naik," jelas Alphonzus Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Di sisi hilir, para pelaku usaha ritel juga tengah menahan harga jual karena masih memanfaatkan sisa stok barang lama di gudang. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah memproyeksikan penyesuaian harga barang baru akan terjadi pada Juli 2026.

"Ini yang saya takut tadi bulan 7 itu. Kalau dolar-nya masih tinggi, sedangkan jatuh tempo pembayaran, nah itu yang kita khawatir. Nah, harusnya kalau bisa cepetan diturunkan," ujar Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO).

Sektor mode dan gaya hidup seperti pakaian, sepatu, hingga tas dinilai menjadi lini bisnis yang paling cepat terdampak kebijakan penyesuaian harga ritel tersebut.

"Pelemahan rupiah pasti (penyebab kenaikan harga barang). Pada saat jatuh tempo pembayaran, stoknya sudah habis, kita mesti bayar yang baru. Itu kan ada hitungan ekonomi," beber Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO).

Sebagai langkah antisipasi, pelaku usaha ritel kini mulai mengalihkan pasokan ke produk lokal dan menunggu langkah intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

"(Kenaikan harga barang) Ini masih bisa kita tahan sampai bulan 7. Kebijakan pemerintah kita tunggu, stimulus-stimulus kita tunggu. Turunkan stimulus, secepatnya ke bawah, sehingga bisa bergerak ekonomi lagi, (seperti) bantuan langsung tunai, diskon pajak, diskon pesawat, pajak-pajak dikurangin," terang Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO).