Disperindagkop Batang Petakan Dampak Kenaikan Harga Pertamax

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Batang memetakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada Rabu, 10 Juni 2026. Langkah ini diambil guna memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas ekonomi daerah pascakenaikan harga.

Harga Pertamax di wilayah tersebut mengalami penyesuaian signifikan dari yang semula Rp12.300,00 menjadi Rp16.250,00 per liter. Pemerintah Kabupaten Batang menyatakan bakal mengikuti seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait kebijakan tarif baru tersebut.

Kepala Disperindagkop dan UKM Batang, Wahyu Budi Santoso, menjelaskan bahwa penyesuaian harga di tingkat pusat dipastikan telah melalui pertimbangan yang matang.

"Setiap kebijakan pemerintah tentu sudah melalui pertimbangan dan kajian yang komprehensif. Tugas kami di daerah, khususnya Disperindagkop, adalah memastikan ketersediaan BBM di Kabupaten Batang tetap aman, terutama pada SPBU," kata Wahyu Budi Santoso.

Pihak dinas saat ini masih menunggu instruksi dan petunjuk teknis lebih lanjut dari Pertamina maupun pemerintah pusat mengenai distribusi pasokan. Distribusi BBM di Kabupaten Batang sendiri selama ini diatur berdasarkan kuota bulanan tetap serta kuota insidentil untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas warga.

"Kalau stok reguler bulanan itu relatif tetap di SPBU wilayah. Tetapi untuk kebutuhan insidentil seperti saat libur panjang biasanya ada penyesuaian tambahan kuota," jelas Wahyu Budi Santoso.

Kenaikan harga ini diprediksi akan memicu perubahan perilaku konsumsi di mana sebagian konsumen Pertamax diperkirakan beralih ke Pertalite. Disperindagkop Batang terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada jenis BBM dengan harga lebih rendah tersebut.

"Pasti ada gejolak di awal. Pengguna Pertamax kemungkinan sebagian beralih ke Pertalite atau opsi BBM lainnya. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan stok tetap tersedia," terangnya.

Dampak penyesuaian tarif BBM non-subsidi ini juga menyasar sektor operasional pemerintahan instansi daerah. Pemerintah Kabupaten Batang kini harus menerapkan efisiensi anggaran belanja BBM karena anggaran kendaraan dinas masih mengacu pada kalkulasi harga lama.

"Karena anggaran tidak bertambah, maka yang kami lakukan adalah efisiensi penggunaan BBM semaksimal mungkin, terutama untuk kegiatan kedinasan yang menjadi prioritas. Sementara pada sektor masyarakat dan dunia usaha, dampak diperkirakan mulai terasa terutama pada biaya distribusi barang dan transportasi yang sangat bergantung pada penggunaan BBM non subsidi," ungkap Wahyu Budi Santoso.

Sektor perdagangan, industri, dan transportasi logistik yang mengandalkan Pertamax dipastikan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak finansial. Sebagai langkah mitigasi, Disperindagkop Batang menjadwalkan pemantauan intensif dan survei lapangan di sejumlah sektor strategis selama sepekan ke depan.

"Kami akan melakukan pemetaan dan survei di berbagai sektor agar bisa mengetahui dampak langsungnya, baik terhadap masyarakat, perdagangan, maupun sektor industri," pungkas Wahyu Budi Santoso.