Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Catat Defisit APBN Rp196,5 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga semester I-2026 mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa, 7 Juli 2026.

"Defisit APBN semester I tercatat sebesar Rp 196,5 triliun dengan persentase sebesar 0,76% terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Dilansir dari Detik Finance, defisit tersebut terjadi karena pendapatan negara hingga Juni 2026 hanya mencapai Rp1.459,4 triliun meskipun tumbuh 21,4 persen secara tahunan, sementara realisasi belanja negara membengkak hingga Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen.

Penerimaan negara bersumber dari setoran pajak sebesar Rp1.035,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp152 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak yang menyumbang Rp271 triliun.

"Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola Pajak dan Bea Cukai, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga dan BLU," ucap Purbaya.

Di sisi lain, total belanja yang menyentuh Rp1.656 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.298,6 triliun ditambah dana transfer ke daerah yang mencapai Rp357,4 triliun.

"Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, mendukung agenda pembangunan dan program prioritas nasional," beber Purbaya.

Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran hingga akhir tahun 2026 akan melebar ke angka Rp734,3 triliun atau mencapai 2,85 persen dari PDB, yang berarti melampaui target awal sebesar Rp689,1 triliun.

"Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun," kata Purbaya.

Pelebaran defisit dipicu oleh proyeksi belanja negara yang membubung hingga Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu anggaran, kendati target pendapatan negara disesuaikan naik menjadi Rp3.208,1 triliun.

Anggaran belanja sengaja diperluas demi menyokong program pembangunan prioritas, menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, hingga membantu pemerintah daerah dan penanggulangan bencana.

"Selain itu, outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar Rp 132 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah subsidi dan kompensasi," jelas Purbaya.