Pemerintah Proyeksikan Defisit APBN 2026 Melebar Jadi Rp734 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akibat pembengkakan belanja negara.

Dilansir dari Bloombergtechnoz pada Jumat (10/7/2026), angka defisit tersebut lebih tinggi daripada target awal sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Kenaikan terjadi karena belanja negara membengkak hingga Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu anggaran, sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun.

Sektor perpajakan diproyeksi hanya mencapai Rp2.631,4 triliun atau 97,7 persen dari target, namun pendapatan negara akan ditopang oleh lonjakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperkirakan menembus Rp575,1 triliun dari target awal Rp459,2 triliun.

Merespons proyeksi tersebut, Dosen UNIKA Atma Jaya Jakarta YB Suhartoko menilai target perpajakan yang tidak tercapai memperlihatkan kurangnya rasa percaya diri dari pemerintah dalam mengoptimalkan sektor pajak pada tahun ini.

"Ini artinya memang ada kesulitan untuk menggenjot pajak dan ada ruang peningkatan PNBP," kata Suhartoko pada Kamis (9/7/2026).

Ia mengingatkan bahwa situasi ini idealnya hanya bersifat sementara karena pilar utama pendapatan negara yang sehat harus tetap berbasis pada pajak, bea masuk, serta cukai.

"Gambaran kondisi outlook ini seharusnya hanya terjadi sementara saja karena secara ideal penerimaan negara yg harus ditingkatkan berasal dari pajak, bea masuk dan cukai," kata Hartoko.

Lebih lanjut, Suhartoko menyarankan pemerintah untuk merestrukturisasi atau menutup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu agar posisinya sebagai regulator tidak tumpang tindih menjadi pelaku usaha yang dapat memicu ketidakadilan pasar. Terkait pengelolaan dana publik, ia juga menyoroti peran Sovereign Wealth Fund (SWF) agar tidak membebani APBN atau bersaing dengan sektor swasta.

"[SWF] berfungsi sebagai bantalan keuangan pemerintah di masa krisis, meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang dan mengembangkan kekayaan negara dengan diversifikasi aset," kata Hartoko.