Bos Danantara dan Menkeu Temui S&P Bahas Rating Kredit Indonesia

Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengadakan pertemuan dengan S&P Global Ratings. Seperti diberitakan oleh Detik Finance, agenda ini digelar dalam rangka penilaian Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, memaparkan perkembangan penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) serta investasi domestik. Dia juga mengulas secara mendalam mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Danantara.

"Kami menyampaikan perkembangan investasi domestik dan FDI, serta peran Danantara dalam memperkuat transformasi BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Rosan dikutip dari unggahan Instagram resminya @rosanroeslani, Kamis (4/6/2026).

Rosan menyatakan bahwa pihak pemerintah memiliki komitmen kuat guna mempertahankan reformasi sekaligus memperkokoh ekosistem investasi. Langkah ini dipercaya mampu meningkatkan keyakinan pasar global pada perekonomian Indonesia.

"Pemerintah terus menjaga momentum reformasi dan penguatan ekosistem investasi untuk memperkokoh kepercayaan dan optimisme pasar global terhadap prospek ekonomi Indonesia," kata Rosan.

Sebelum pelaksanaan agenda tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah melakukan pertemuan serupa dengan pihak S&P pada Rabu (3/6). Fokus utama dalam pembahasan tersebut berkaitan dengan kepatuhan pemerintah dalam membatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menerangkan bahwa pemerintah memaparkan sejumlah kebijakan strategis demi menjaga stabilitas fiskal. Penjagaan angka defisit anggaran agar tetap berada di bawah ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan diberlakukan untuk periode tahun ini dan tahun depan.

"Kewajiban kita kan itu. Untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi, dia hanya mencari informasi dan kita jelaskan semaksimal mungkin dari posisi kita. Utamanya keseriusan kita menjaga defisit di bawah 3%, dan kita jelaskan cara-cara tahun ini mau ke tahun depan, dan semua termasuk perbaikan kondisi ekonomi kita," ungkap Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).