Charles Honoris Desak Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola Makanan Bergizi

Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP Charles Honoris mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang untuk segera membenahi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) pada Kamis (4/6/2026). Langkah penataan ini dinilai mendesak demi memprioritaskan kualitas gizi dan pengawasan ketat daripada sekadar mengejar kuantitas penerima manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Charles menanggapi pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut, seperti dilansir dari Detikcom. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan kontrol kelayakan konsumsi dinilai menjadi poin krusial yang harus segera dieksekusi.

"I saya berharap Kepala BGN yang baru fokus membenahi tata kelola MBG yang selama ini masih buruk. Program sebesar ini tidak bisa hanya diukur dari berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak penerima manfaat yang dicatat," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP.

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa standardisasi sajian makanan harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan program nasional ini. Pengawasan di lapangan perlu diperketat agar tidak ada lagi kelalaian prosedur sajian.

"Yang lebih penting adalah kualitas gizi yang diterima anak-anak, kualitas makanan yang disajikan, dan efektivitas pengawasannya. Jangan sampai yang dikejar hanya angka-angka, sementara kualitas programnya tertinggal," lanjut Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP.

Desakan perbaikan ini didasarkan pada laporan mengenai ribuan anak yang mengalami gangguan kesehatan pascakonsumsi. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah korban dampak buruk operasional tersebut telah mencapai angka yang signifikan.

"Prioritas Kepala BGN yang baru harus jelas, benahi pengawasan dan kontrol kualitas. Kita sudah melihat kasus keracunan dalam jumlah yang sangat besar. Sampai saat ini sudah lebih dari 36.000 anak terdampak kasus keracunan," ujar Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP.

Kondisi karut-marut ini dipandang sebagai sinyal kuat adanya kelemahan mendasar dalam sistem manajemen perlindungan konsumen anak. Charles menambahkan bahwa indikator kesuksesan program tidak boleh bersandar pada penyerapan anggaran semata.

"Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam tata kelola yang tidak boleh dianggap sepele. Keberhasilan MBG jangan diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya penerima manfaat, tetapi dari kualitas gizi, keamanan makanan, dan manfaat yang benar-benar diterima anak-anak," imbuh Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP.

Perombakan struktural ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, serta Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya dari posisi Wakil Kepala BGN. Jabatan tertinggi kini diemban oleh Nanik S Deyang bersama Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Pascapencopotan tersebut, Kejaksaan Agung langsung menggeledah kantor BGN serta kediaman ketiga mantan pejabat itu. Dadan, Lodewyk, dan Sony kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.