Celios Soroti Dampak Kenaikan Harga Pertamax bagi Pekerja Kelas Menengah

Pekerja kelas menengah dinilai menjadi kelompok yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green per Rabu (10/6/2026).

Lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat kebijakan PT Pertamina Patra Niaga ini memicu risiko penurunan daya beli hingga potensi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kuartal III.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar menjelaskan bahwa konsumen Pertamax 92 mencakup jutaan pekerja dari berbagai profesi yang memilih bahan bakar berkualitas untuk kendaraan mereka.

"Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tetapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojek online, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya," kata Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios.

Media menambahkan bahwa selisih harga yang melebar mendorong konsumen menghadapi pilihan sulit antara mengeluarkan biaya lebih besar atau beralih menggunakan Pertalite.

"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite," imbuh Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios.

Kenaikan harga Pertamax 92 sebesar 32 persen dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter berisiko memicu migrasi konsumsi ke jenis BBM bersubsidi.

Pemerintah dihadapkan pada opsi perombakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penambahan utang, peningkatan pajak, atau kenaikan harga BBM untuk mengamankan ruang fiskal.

"Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan, biayanya hanya Rp 117 triliun. Tetapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk," ucap Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios.

Media menilai keputusan mempertahankan beban pada masyarakat bawah terasa kontradiktif, terutama setelah pembatalan rencana kenaikan royalti mineral bagi perusahaan besar.

"Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," jelas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios.

Dampak pergeseran konsumsi tersebut diproyeksikan bakal menekan kuota jenis BBM penugasan yang tersedia di lapangan.

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda memprediksi kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM membengkak.

"Pembatasan (pembelian BBM) melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU," tutur Nailul Huda, Direktur Ekonomi Celios.

Tekanan eksternal juga memperparah kondisi pembiayaan energi akibat depresiasi nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap dolar AS.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menerangkan bahwa lonjakan harga ini merefleksikan penyusutan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibayangi shortfall penerimaan pajak sebesar Rp300-340 triliun.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," sebut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.

Pelemahan rupiah sekitar 8 persen sejak awal tahun dianalisis menjadi pemicu ganda yang mendongkrak biaya impor minyak mentah.

"Begitu rupiah semakin melemah ke Rp 18.000 per dollar AS, harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi," ungkap Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.

Berdasarkan simulasi sensitivitas asumsi makro APBN 2026, kegagalan mengendalikan nilai tukar rupiah berpotensi menambah belanja negara hingga Rp91,5 triliun.