BUMN Minta Keringanan Pajak dan Restrukturisasi Utang Whoosh

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026), guna membahas percepatan perampingan BUMN serta restrukturisasi utang Kereta Cepat Whoosh, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Permohonan pembebasan pajak untuk aksi korporasi seperti merger dan akuisisi menjadi salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut agar proses penataan perusahaan pelat merah dapat berjalan lebih cepat.

"Kita kan minta untuk pajaknya kan pajak streamlining ini minta dari Kementerian Keuangan untuk keringanan mengenai pajak. Dan itu ada undang-undang kita. Proses streamlining ini supaya bisa cepat diselesaikan. Nanti sama Pak Menkeu nanti disampaikan," ujar Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Selain pembahasan mengenai efisiensi BUMN, kedua pihak turut mematangkan skema penyelesaian kewajiban finansial proyek Kereta Cepat Whoosh yang kini telah memasuki tahap akhir.

"KCIC juga kita bahas. Kita semuanya terbuka aja kok. Kita nanti dibicarakan sama Pak Menkeu, finalisasi kan?" jelas Dony Oskaria.

Proses penataan ulang aset dan skema keuangan BUMN ini terus diselaraskan antara Badan Pengaturan BUMN dan Kementerian Keuangan.

"Nanti biar Pak Menkeu mengumumkan. Lebih banyak hari ini kita membahas mengenai streamlining, kemudian mengenai hasil, mengenai KCIC dan tergantung bahasnya. Tapi pada dasarnya saya dan Pak Menko kan satu suara mengenai apapun. Pada prinsipnya kan kita ingin menata dengan sebaik mungkin apa yang sudah terjadi tentu kita rapihkan, prinsipnya kan gitu ya," beber Dony Oskaria.

Pemerintah menyepakati fasilitas pembebasan pajak transaksi merger dan akuisisi BUMN dengan batas waktu intensif hingga tiga tahun atau sampai 2029.

"Transaksi yang jual beli itu lho, untuk merger efisiensi itu kita nol kan. Kita kasih waktu tiga tahun sampai 2029, setelah itu kita terapkan pajak yang sama untuk semua perusahaan kalau dia masih melakukan merger akuisisi," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.