BPS Melakukan Sensus Ekonomi Rumah Tangga Bukan untuk Kejar Pajak

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi terhadap para pelaku usaha rumahan tidak bertujuan untuk mengejar target pajak. Pendataan nasional ini dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

Dilansir dari Detik Finance, Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan bahwa langkah ini murni dilakukan demi kepentingan statistik. Sensus menyasar aktivitas ekonomi yang kian membaur antara bangunan fisik komersial dan rumah tinggal.

"Karena sekarang aktivitas ekonomi itu batasnya antara bangunan fisik dan rumah itu semakin nggak jelas kan. Orang bisa beraktivitas. Bukannya kita mau ngejar-ngejar urusan pajak, bukan, ini kan urusan statistik," ungkap Sonny dalam acara detikPagi, Senin (20/7/2026).

Pihak BPS menetapkan dua kelompok responden utama dalam agenda sepuluh tahunan ini. Target pengumpulan data mencakup elemen pelaku usaha rumahan yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta unit keluarga.

"Populasi yang kita kejar, yang pertama adalah para pelaku usaha, memang mereka biasanya punya Nomor Induk Berusaha (NIB), punya bangunan fisik yang jelas, dan yang satunya adalah keluarga, jadi kita datangi keluarga-keluarga untuk mendata ekonomi yang ada di dalam keluarga," jelas Sonny.

Pendataan berkala tersebut ditujukan guna memetakan perubahan struktur ekonomi nasional secara menyeluruh. Selain itu, hasilnya akan memperlihatkan sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Guna menjangkau target sebanyak 95,3 juta keluarga, BPS mengerahkan 251 ribu petugas lapangan yang bergerak secara langsung dari rumah ke rumah. Persiapan wilayah kerja operasional ini sendiri telah memakan waktu selama dua tahun sebelum pelaksanaan.

"Petugas itu kan wilayah kerjanya harus jelas, makanya kita itu sebelum sensus persiapannya itu dua tahun sendiri," terangnya.

Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir mengenai keamanan data pribadi yang dikumpulkan. Instansi ini menjamin aspek kerahasiaan informasi publik karena terbiasa mengelola puluhan survei skala besar setiap tahunnya tanpa ada insiden kebocoran data.

"Bayangkan 6,3 juta itu biasa disurvei setiap tahun dengan pertanyaan yang lebih detail dan nggak pernah bocor, nggak ada masalah. Jadi mohon dukungan, karena gini belajar dari pengalaman sensus di banyak negara, keberhasilan sensus itu bukan karena dia mengerahkan orang begitu banyak, bukan karena dia menggunakan teknologi yang begitu maju, keberhasilan sensus itu kalau partisipasi masyarakatnya itu penuh. Titik. Berikan jawaban yang jujur," pungkas Sonny.