BPS Catat Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia Meningkat pada 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan sebesar 93,61 persen pada 2026 dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Capaian literasi keuangan tersebut meningkat dari posisi tahun 2025 yang tercatat sebesar 66,64 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan nasional mengalami kenaikan sebesar 0,87 poin dari sebelumnya 92,74 persen.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 ini melibatkan 75.000 responden yang tersebar di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Indeks literasi keuangan diukur melalui lima kriteria utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, serta perilaku keuangan. Berdasarkan jenisnya, literasi keuangan konvensional berada di angka 69,57 persen dan syariah 43,07 persen, dengan DKI Jakarta mencatat tingkat tertinggi sebesar 84,01 persen.

"Jika seseorang memenuhi seluruh parameter tersebut maka dikatakan well literate. Indeks literasi keuangan 2026 adalah sebesar 69,57% yang artinya sekitar 70 dari 100 penduduk Indonesia umur 15-79 tahun telah memenuhi kriteria well literate," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Peningkatan inklusi keuangan secara nasional didorong oleh pertumbuhan sektor keuangan konvensional yang naik dari 92,61 persen menjadi 93,52 persen pada periode yang sama.

"Indeks inklusi keuangan secara nasional pada 2026 meningkat dari 92,74% menjadi 93,61% atau naik 0,87 poin. Kenaikan ini terutama berasal dari keuangan konvensional yang meningkat dari 92,61% menjadi 93,52%," jelas Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan, BPS mencatat 62,51 persen responden mengetahui simpanan dijamin dan 46,31 persen mengenal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sementara itu, pengetahuan mengenai penjaminan polis asuransi selain BPJS berada di angka 12,47 persen.

"Hasil SNLIK penting karena akan menjadi dasar pengambilan kebijakan program literasi dan inklusi keuangan di tahun-tahun berikutnya," tutup Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.